Oleh: Ustadzah Isna Firdausi, S.Pd
Isu pendidikan di Indonesia kini semakin kompleks, melampaui persoalan kurikulum atau metode pengajaran, dan kini menyentuh ranah kebijakan alokasi anggaran negara. Terdapat kekhawatiran yang mendalam bahwa negara “kurang memprioritaskan pendidikan” dan justru mengalihkan fokus pada program lain, seperti “Makan Bergizi Gratis” (MBG). Kekhawatiran ini bukan tanpa dasar, mengingat anggaran yang dialokasikan untuk program MBG dinilai “sangat besar dan cukup signifikan untuk peningkatan kualitas pendidikan.” Pertanyaan mendasar pun muncul: apakah arah pembangunan bangsa ini telah bergeser?
Jika ditelusuri lebih dalam, anggapan pergeseran prioritas ini terlihat saat alokasi dana besar dialokasikan untuk program non-pendidikan, padahal sektor pendidikan di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan struktural yang mendesak. Data dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia menunjukkan bahwa alokasi anggaran fungsi pendidikan di APBN 2024 mencapai Rp665 triliun, meningkat dari tahun sebelumnya. Namun, di sisi lain, anggaran yang berpotensi dialihkan untuk program seperti MBG juga tidak kecil. Contohnya, program makan siang gratis diperkirakan membutuhkan anggaran sekitar Rp450 triliun hingga Rp460 triliun per tahun jika mencakup seluruh siswa dari PAUD hingga SMA/SMK. Angka ini setara dengan hampir 70% dari total anggaran pendidikan saat ini. Perbandingan angka ini memicu perdebatan: apakah investasi sebesar itu lebih efektif untuk program di luar sektor pendidikan formal, di mana pendidikan itu sendiri merupakan fondasi utama kemajuan bangsa?
Investasi di sektor pendidikan sangat krusial dan membutuhkan dana besar untuk berbagai aspek:
- Peningkatan Kualitas Sarana dan Prasarana: Masih banyak sekolah di daerah terpencil yang minim fasilitas, bahkan tidak memiliki gedung yang layak. Berdasarkan data Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek), pada tahun 2022, masih ada ribuan satuan pendidikan yang kondisi bangunannya masuk kategori rusak berat. Anggaran yang signifikan dapat digunakan untuk merehabilitasi bangunan sekolah, menyediakan laboratorium, perpustakaan, serta akses internet yang memadai.
- Kesejahteraan dan Kompetensi Guru: Gaji guru, khususnya guru honorer, di banyak daerah masih jauh dari kata layak. Data Kemendikbudristek menunjukkan bahwa pada tahun 2023, rata-rata gaji guru honorer masih jauh di bawah upah minimum provinsi. Kesejahteraan yang minim membuat guru sulit fokus pada tugas mengajar. Anggaran yang signifikan dapat digunakan untuk meningkatkan gaji, memberikan pelatihan kompetensi, serta memfasilitasi sertifikasi guru.
- Pengembangan Kurikulum dan Bahan Ajar: Kualitas pendidikan sangat dipengaruhi oleh kurikulum yang relevan dan bahan ajar yang memadai. Anggaran yang memadai dapat dialokasikan untuk riset pengembangan kurikulum, mencetak buku-buku ajar berkualitas, dan menyediakan alat peraga yang inovatif.
Namun, di sisi lain, program seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) juga memiliki landasan logis yang kuat. Masalah gizi buruk di kalangan anak-anak Indonesia adalah isu serius yang dapat memengaruhi kemampuan belajar mereka. Menurut data Kementerian Kesehatan, angka prevalensi stunting di Indonesia pada 2023 masih berada di angka 21,5%. Anak yang kurang gizi akan sulit untuk fokus dan menyerap pelajaran, yang pada akhirnya akan menghambat potensi mereka di sekolah. Oleh karena itu, program MBG bisa dilihat sebagai investasi jangka panjang yang mendukung keberhasilan pendidikan, karena anak yang sehat secara fisik akan lebih siap secara kognitif untuk belajar.
Pertanyaan krusial yang harus dijawab adalah: apakah kedua program ini harus saling dipertentangkan? Atau, mungkinkah ada titik temu di mana alokasi anggaran untuk pendidikan tetap menjadi prioritas utama tanpa mengesampingkan program sosial penting lainnya? Alih-alih dipertentangkan, kedua program ini seharusnya bisa berjalan beriringan. Pemerintah perlu menetapkan kebijakan anggaran yang strategis, memastikan bahwa setiap rupiah yang dikeluarkan memberikan dampak maksimal bagi kemajuan bangsa. Tanpa komitmen kuat pada peningkatan kualitas pendidikan, kita mungkin akan melihat stagnasi atau bahkan kemunduran dalam pembangunan sumber daya manusia, terlepas dari program-program sosial lain yang dijalankan.
Pemerintah perlu melakukan tinjauan kembali secara mendalam terhadap prioritas anggaran negara. Mengintegrasikan program MBG dengan sistem pendidikan, misalnya, dengan menjadikan sekolah sebagai pusat distribusi makanan dan pusat edukasi gizi, mungkin bisa menjadi solusi yang lebih efektif. Dengan demikian, investasi pada gizi anak dan pendidikan formal dapat saling melengkapi, memastikan bahwa generasi muda Indonesia tidak hanya kenyang, tetapi juga cerdas dan kompeten.
