Pada tahun 70-an, banyak buku tentang Islam dan sosialis. Memang pada masa itu, ideology sosialis di Timur Tengah menjadi idola. Meski UUD di setiap negara menyatakan bahwa Islam adalah agama resmi dan hukum Islam sebagai sumber hukum negara, namun dalam prakteknya, mereka menganut sistem sosialis, seperti Mesir, Libia, Suriah, Irak dan lain sebagainya.
Pada tahun 1989, Uni Soviet runtuh. Bersamaan dengan itu, runtuh pula ideology sosialis. Secara otomatis, Amerika dan Barat dengan ideology demokrasi liberalnya, menguasai dunia inetrnasional. Muncullah istilah tatanan dunia baru, yaitu tatanan dunia yang hanya satu kutub saja, kutub Barat dan satu ideology saja, yaitu demokrasi liberal.
umat Islam pun ikut latah. Para pemikir muslim rame-rame memberikan kritikan terhadap sistem sosialis dan mengagung agungkan demokrasi liberal. Bermunculah berbagai buku tentang Islam dan demokrasi, seperti karya Khalid Muhammad Khalid.
Memang benar bahwa tentang model kepemimpinan, Islam tidak memberikan ketentuan pasti. Islam memberikan nilai, namun terkait bentuk sebuah tatanan Negara, umat Islam diberi kebebasan mutlak untuk berijtihad agar lebih sesuai dengan konteks dan masalat. Umat Islam dituntut kreatif menyesuaikan kebutuhan saat itu.
Sedih sebenarnya jika melihat gaya inferioritas para sarjana muslim. Dengan menuliskan buku-buku yang mengagung-agungkan demokrasidan menganggapnya sesuai dengan syariat Islam, seakan-akan, ajaran Islam hanya disematkan dan dicocok-cocokkan saja..
Umat Islam terdahulu sangat kreatif. Banyak sekali sarjana muslim kita yang menelorkan konsep kepemimpinan secara utuh, bahkan sampai teori praktisnya. Tidak hanya itu, umat Islam juga telah menerapkan teori kenegaraan tersebut dalam tataran praktis.
Lihatlah buku klasik, seperti al-Ahkam Asulthaniyah karya Imam Mawardi. Buku ini sangat fenomenal, karena mengupas persoalan politik secara detail. Tidak hanya masalah pengangkatan pemimpin, syarat pemimpin, hak dan kewajiban pemimpin, namun juga membahas mengenai struktur pemerintahan serta hak dan kewajiban semua pemangku kebijakan. Lebih dari itu, buku ini juga membahas mengenai berbagai sumber keuangan negara.
Tidak hanya dari Ahlu Sunnah saja yang memiliki konsep kepemimpinan, Muktazilah, Syiah, Khawarij, dan banyak firqah Islam lainnya juga mempunyai konsep tersendiri.
Persoalannya, para sarjana muslim itu, terkadang tidak mau melihat pada turats Islam yang sangat kaya. Mereka terlanjur terpukau dengan peradaban Barat. Atau, banyak juga dari mereka yang memang tidak kenal dengan turats kita dan dengan khazanah pemikiran politik ulama kita. Akibatnya, mereka menerima mentah-mentah pemikiran Barat. Islam lantas dijadikan sebagai justifikasi saja, dengan sekadar dicocok-cocokkan.
Belakangan mulai banyak yang mencoba untuk menuliskan kembali model pemerintahan Islam dengan mengaca pada kitab kuning untuk kemudian disesuaikan dengan kebutuhan umat Islam saat ini. Tentu ini hal positif yang harus didukung bersama. Kedepan, mudah-mudahan makin banyak bermunculan buku politik Islam yang mencoba berijtihad dari ladang umat Islam sendiri..
Dalam pembahasan selanjutnya, penulis akan mencoba untuk mengeksplorasi ide politik Islam klasik, utamanya dari kelompok muktazilah. Mudah-mudahan dengan begitu dapat memancing kita untuk lebih kreatif dalam berijtihad dengan tetap berpegang pada turats kita dan maslahat umat islam saat ini.
