Sebentar lagi, bangsa Indonesia akan melaksanakan hajatan nasional, yaitu pemilu 2014. Partai politik sudah bergerilnya menentukan strategi agar pemilu mendatang dapat memperoleh suara terbanyak sehiunnga menjadi penguasa senayan.
Partai politik pun mencari orang-orang potensial yang menurut mereka dapat mendongkrak suara partai. Selain itu, mereka juga menyiapkan jagoannya untuk bertarung dalam pilpres mendatang.
Jika kita lihat para caleg yang diusung parpol, mereka berasal dari berbagai latar belakang. Ada yang dari pengusaha, politisi, tokoh masyarakat hingga para artis.
Dalam negara demokrasi, siapapun memang diberi kebebasan mutlak untuk ikut aktif dalam politik. Mereka juga bebas mencalonkan diri menjadi anggota parlemen. Asalkan memenuhi syarat administrasi, ia dapat melenggang dan menjadi anggota dewan.
Dalam negara demokrasi, etika keseharian dan hubungannya dengan Sang Pencipta tidak menjadi pertimbangan. Bahkan kapabilitas seseorang pun sudah tidak penting lagi.
Akibatnya, muncullah politisi abal-abal. Hanya bermodalkan popularitas, mereka “dipaksa” menjadi politisi yang tugas utamanya adalah mencari solusi alternatif terhadap persoalan bangsa.
Kenyataannya, mereka yang duduk di senayan itu, tidak semuanya berhati nurani bersih. Banyak juga yang membawa agenda pribadi dan hanya demi kepentingan pribadi.
Tidak heran jika sebagian anggota DPR, prilakunya tidak mencerminkan kepentingan bangsa. Habhakn tidak sedikit yang beralih profesi menajdi perampok uang rakyat. Tentu kenyataan ini menjadi keprihatinan kita bersama.
Dari keseharian, banyak yang hidup bermewah-mewah. Mereka menumpuk harta, tinggal di istana megah, mengoleksi puluhan mobil mewah, dan kehidupan mewah lainnya. Cara hidup hidonis sudah membudaya. Padahal masih banyak rakyat yang untuk mempertahankan hidup saja masih ngos-ngosan. Belum lagi dari prilaku bicara mereka yang cas cis cus. Mereka kadang, mengungkapkan kata-kata tidak layak di depan buplik. Kadang sampai mencampuri urusan pribadi orang. Ia menjadi buah bibir media. Mereka menjadi selebriti senayan.
Itulah demokrasi. Semua serba boleh dan serba bisa. Politik bukan lagi menjadi sarana untuk memperjuangkan kepentingan bangsa, namun hanya kepentingan kelompok dan individu.
Semua itu karena demokrasi. System ini membolehkan siapapun menjadi anggota dewan tanpa ada saringan yang ketat. Kualitas dan etika seseorang tidak menjadi pertimbangan sehingga memunculkan banyak masalah, yang pada akhirnya rakyat yang jadi korban. Rakyat yang harus membayar mahal, akibat uang pajak yang disetorkan ke negara, ternyata dirampok oleh mereka.
Dalam pemikiran politik Islam klasik dari kalangan ahlusunnah, mutazilah, ibadhiyah dan khawarij, ada lembaga negara yang bernama Ahlul Halli wal Aqdi. Di antara tugasnya adalah mengangkat dan memberhentikan kepala negara. Tugas lainnya adalah mengawasi jalannya pemerintahan Negara dan penerapan undang-undang Negara dalam tataran praktis. Jika pemerintah telah melenceng dari undang-undang dasar (baca; Quran Sunnah), maka mereka berhak untuk memanggil kepala negara. Jika kesalahannya fatal, maka kepala negara bisa dimakzulkan.
Namun siapa anggota ahlul halli wal aqdi itu? Mereka adalah perwakilan para sarjana muslim dari semua bidang keilmuan. Mereka juga perwakilan dari tokoh masyarakat.
Bagai mana syarat menjadi anggota dewan itu? Syarat utamanya adalah beragama Islam, balisg, mempunyai kemampuan intelektual yang memadai (kafaah ilmiyah atau mujtahid), mempunyai latar belakang etika yang baik (al adalah), mempunyai inegritas, dan juga mempunyai hubungan baik dengan Sang Pencipta. Sederhananya, mereka mempunyai tali kemanusiaan (hablumminannas) dan tali ketuhanan (hablumminallah). Dengan syarat-syarat tadi, mereka yang duduk sebagai anggota dewan (ahlul halli ewal aqdi) benar-benar orang berkualitas.
lembaga ini independen. Mereka juga tidak terikat secara langsung oleh politisi dalam pemerintahan. Beda dengan sekarang, dimana parlemen berhubungan erat dengan pemerintahan. Jika parlemen dapat dikuasai oleh partai tertentu, jalan menuju kursi kepresidenan dari partai tersebut makin mulus.
.
Ada hal unik mengenai Lembaga Tinggi ini. Meski wewenang merekan sangat besar hingga dapat memakzulkan dan mengangkat pemimpin negara, mereka sama sekali tidak mendapatkan gaji dari negara. Mereka hidup dari penghasilan mereka sendiri.
Jadi anggota dewan tadi benar-benar diisi oleh orang-orang yang ikhlas demi kepentingan bangsa. Mereka menjadi anggota dewan, juga bukan kehendak pribadi, namun rakyatlah (umat) yang memintanya untuk maju. Mereka tidak pernah mencalonkan diri dan melakukan kampanye politik. Ya, karena mereka adalah orang-orang yang sudah dikenal masyarakat atas kwalitas mereka. Mereka ini adalah negarawan sejati, bukan politisi. Mereka para pahlawan, bukan perampok.
Karena ahlul halli wal aqdi diisi oleh orang-orang profesional, maka syarat pemimpin negara yang berhak dipilih oleh dewan ini cukup berat. Selain syarat-syarat sebagaimana syarat anggota dewan, ada syarat tambahan, yaitu sehat jasmani dan mahir berpolitik. Jika ada dua kandidat, yang satu shalih tidak pandai politik, sementara yang satu lagi orang yang kesalihannya lebih rendah, namun pandai berpolitik, maka pemilihan akan dikedepankan mereka yang mahir politik. Alasannya, kesalihan untuk pribadi, namun politik untuk kepentingan bangsa. Calon pemimpin Negara ini juga harus melek hokum, bahkan jika ada, orang yang benar-benar paham tentang hukum (mujtahid mutlak).
Dengan parameter tadi, kualitas anggota dewan terjaga, etika terjaga, pemimpin Negara terjaga dan rakyat juga terjaga. Semua dijalankan karena pengabdian kepada bangswa (umat) dan Negara serta beribadah kepada Allah taala.
Inilah barangkali perbedaan mendasar antara system demokrasi dan pemikiran politik yang ditelurkan oleh para intelektual Islam muslim. Tentu saja, ahlul halli wal aqdi untuk konteks sekarang tidak harus meniru apa adanya dengan masa lalu. Sarana bisa disesuaikan dengan konteks saat ini. Namun tujuan utamanya tidak berubah, yaitu berpolitik untuk kemaslahatan umat sebagai sarana beribadah kepada allah swt dan meraih kebahagiaan di dunia dan akhirat.
