Tuesday, September 17, 2019
Artikel Terbaru
 border=
 border=

Ulama Islam Tidak Berwawasan?

dfsahh

 

 

Seri Counter Buku Fikih Kebinekaan. Artikel ke 19.

Sebelumnya telah kami sampaikan mengenai tulisan Hamim Ilyas yang menganggap bahwa tafsir agama pra-industri sangat terbatas. Bahkan tidak segan-segan beliau membatasi sekadar menjadi ilmu tafsir, ilmu hadis, ilmu fikih, ilmu kalam akidah dan ilmu tasawuf. Kemudian telah kami bantah pendapat beliau ini dengan menampilkan banyak bukti empirik mengenai keluasan cakupan turas Islam, tidak sekadar pada kajian di atas, namun juga mencakup ilmu sosial, ekonomi dan politik.

 

 

Di sini saya sedikit akan menjawab mengenai tudingan Hamim Ilyas yang mengatakan bahwa para ulama Islam tidak memiliki wawasan yang menyeluruh. Hal ini bisa dilihat dari ungkapan beliau di bawah ini:

 

 

Tafsir agama yang dianut umat selama ini, sesuai tradisi yang diwarisi dari abad tengah, dikembangkan dalam ilmu-ilmu agama Islam; ilmu tafsir, ilmu hadis, ilmu fikih, ilmu kalam akidah dan ilmu tasawuf. Pengembangan tafir dalam ilmu-ilmu tersebut dominan dengan kerangka departementalis objek tiga ilmu terakhir; hukum, akidah dan spiritual. Penggunaan kerangka ini membuat mereka tidak memiliki wawasan kehidupan yang menyeluruh. Akibatnya mereka tidak mampu menyelenggarakan bidang-bidang kehidupan (sosial, ekonomi, politik dan lain-lain) dengan baik. Hal ini wajar karena wawasan penyelenggaraan saja mereka tidak punya, apalagi keterampilan menyelenggarakannya. (fikih kebhinekaan:84)

 

 

Benarkah demikian? Jika kita melihat pada turas Islam berdasarkan pada paparan saya sebelumnya, nampak sekali bahwa tudingan Hamim Ilyas ini tidak berdasarkan pada fakta ilmiyah. Dalam turas Islam terhimpun jutaan buku di berbagai disiplin ilmu pengetahuan, baik hukum, tasawuf, fikih, kalam, filsafat, tafsir, hadis, social, politik, ekonomi, matematik, astronopmi, tegnologi, dan lain sebagainya.

 

Bukti kehebatan mereka dalam berbagai bidang tersebut bisa dilihat dari dua hal; pertama buku-buku peninggalan mereka, dan kedua dari barang fisik peninggalan mereka, terutama yang terkait dengan bangunan dan kemajuan tegnologi. Masih ada bandul, kompas, jam air, teropong bintang dan lain sebagainya. Sementara untuk bangunan, masih berdiri megah istanah Merah di Andalusia (Sepanyol). Apakah berbagai peninggalan ini tidak cukup untuk membuktikan bahwa ulama kita terdahulu mempunyai wawasan luas dan mampu berinteraksi dengan bersoalan zaman secara professional?

 

Pada masa kejayaan Islam, pendapatan negara berlimpah. Rakyat hidup makmur. Umat Islam menjadi poros peradaban di zamannya. Berbagai ilmu pengetahuan dan tegnologi paling modern di zamannya diproduksi oleh umat Islam. Barat waktu itu berada dalam masa-masa kegelapan. Apalah bukti ini masih belum cukup sehingga menuduh ulama Islam pada waktu itu tidak berwawasan?

 

Hamim Ilyas menyatakan “Akibatnya mereka tidak mampu menyelenggarakan bidang-bidang kehidupan (sosial, ekonomi, politik dan lain-lain) dengan baik. Hal ini wajar karena wawasan penyelenggaraan saja mereka tidak punya, apalagi keterampilan menyelenggarakannya”, sayangnya beliau tidak memberikan bukti empiris terkait pernyataan beliau ini.

 

Jika bukan karena kekuatan sosial, ekonomi, politik dan lain sebagainya, tidak mungkin umat Islam dapat meraih kejayaan dan menjadi poros peradaban. Jika bukan karena kepiawaian dalam tatanan administrasi negara, tidak mungkin negara Islam bisa teratur dan makmur.

 

Di Indonesua, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) baru muncul beberapa tahun yang lalu. Di dunia Islam sejak masa khilafah Umawiyah sudah ada Qadhi Mazhalim yang fungsinya mirip dengan KPK. Qadhi Mazhalim khusus untuk mengawasi dan memberikan putusan hukum terhadap para pejabat korup dan menyalahgunakan kekuasaan demi kepentingan pribadi.

 

Jika di Barat pemisahan antara eksekutif dan Yudikatif baru muncul di abad modern, sejak masa Khulafaurrasyidin, umat Islam sudah mengenal pemisahan ini. Pemimpin negara, setingkan khalifah sekali pun tidak boleh turut campur terhadap putusan hukum. Khalifah pun, jika melakukan kesalahan, maka ia harus tunduk pada hukum. Ini pernah terjadi tatkala Ali karamallahu wajhahu kehilangan baju besinya. Waktu itu, ali sebagai khalifah dan yang mencuri adalah seorang Yahudi.

 

Ali karamallahu wajhahu tahu benar bahwa pencurinya adalah Yahudi. Maka ali membawa Yahudi ini ke kepngadilan. Namun karena Ali tidak mempunyai bukti kuat dan tidak ada saksi, maka putusan hokum dimenangkan oleh orang Yahudi. Waktu itu, Ali menjabat sebagai Khalifah umat Islam.

 

Jika negara modern mengangkat supremasi hukum, sejak zaman Rasulullah saw umat Islam menyatakan bahwa putusan tertinggi adalah putusan hukum (al-Quran dan Suunah). Bahkan Rasulullah pernah menyatakan “Jika Fatimah anak Muhammad mencuri, maka ia akan aku potong tangannya”. Tidak ada lagi kekebalan hukum dalam Islam, meski ia adalah pejabat tinggi negara.

 

Jika Otoritas Jasa Keuangan (OJK) baru berkembang belakangan ini, sejak masa Rasulullah sudah ada dewan hisbah yang berfungsi untuk menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan.  Sejak zaman khalifah bani Umayyah juga telah dibentuk lembaga pengawasan keuangan yang sangat ketat. Tujuannya agar uang dapat berfungsi sebagaimana mestinya dan tidak terjadi manupulasi dalam sistem keuangan negara.

 

Jadi, pernyataan Hamim Ilyas yang menyatakan bahwa “Hal ini wajar karena wawasan penyelenggaraan saja mereka tidak punya, apalagi keterampilan menyelenggarakannya”  bertentangan dengan fakta sejarah dan tidak terbukti secara empiris. Wallahu a’lam

Comments

comments

 border=
 border=

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

five × 5 =

*