Tuesday, September 17, 2019
Artikel Terbaru
 border=
 border=

Ternyata, Sistem Ekonomi Menjadi Prioritas Hukum Islam

rissani-maroko

Di masyarakat, penerapan hukum Islam sering diidentikkan dengan penerapan hukum hudud dan qishash. Negara Islam yang sudah menerapkan hudud dan qishash, seperti Saudi Arabia sudah dianggap menerapkan hukum Islam. Sementara Negara lain yang belum menerapkan hukuman tersebut, belum dianggap menerapkan hukum Islam.

 

Jadi, hukum Islam menyempit sekadar hanya urusan hudud dan qishas saja. Padahal hukum Islam itu sangat luas. Hukum jinayat itu baru sebagian kecil dari hukum Islam. Masih banyak lagi hukum-hukum lain yang terkait dengan kehidupan umat Islam.

 

 

 

Salah satu hukum Islam yang dalam sejarahnya mendapatkan prioritas oleh ulama adalah hukum ekonomi. Dalam Islam, system ekonomi merupakan isu sentral. Ia menjadi usur yang sangat penting, karena terkait dengan hajat kehidupan masyarakat banyak. Karena pentingnya masalah ekonomi ini, ia sudah disinggung sejak fase Mekah.

 

 

Tentu ini berbeda denga hukum jinayat yang turun di Madinah. Itu pun bukan di awal berdirinya Negara madinah, namun di pertengahan atau ahir fase Madinah. Pada fase awal Madinah, hukum yang diturunan masih terkait dengan ibadah dan muamalah, termasuk di dalamnya tentunya masalah ekonomi.

 

Jika kita perhatikan Surat Quraisy, kita akan menemukan hubungan antara ibadah, sistem ekonomi dan kesetabilan politik. Coba perhatikan firman Allah berikut:

 

  • فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ
  • الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّنْ خَوْفٍ

 

 

Artinya: “Maka sembahlah Tuhan pemilik rumah ini. Yang memberi mereka makan dan memberikan mereka rasa aman dari ketakutan”

 
surat al-Quraisy ini Makiyah. Ia turun di fase pertama dakwah Islam. Meski demikian, udah disinggung persoalan ekonomi. Bahkan ibadah seseorang akan tenang jika kebutuhan ekonominya sudah kecukupan. Lebih dari itu, suatu masyarakat cenderung akan aman dan tentram, manakala kebutuhan ekonominya sudah terjamin. Ini menjadi bukti bahwa system ekonomi ini menjadi sisi prioritas.

Di surat al-Muthafifin yang menurut sebagian ulama adalah sura Makiyyah, awal surat langsung menyinggung masalah ekonomi dan bahaya korupsi. Apalagi korupsi terkait dengan hajat hidup masyarakat dan berpengatuh negatif terhadap ekonomi Negara. Maka, memberantas korupsi dalam Islam menjadi hukum prioritas. Ayat tentang hukuman koruptor ini turun di Mekah.
Perhatikan ayar berikut:

وَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِينَ (1) الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ (2) وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ (3) أَلَا يَظُنُّ أُولَئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ (4) لِيَوْمٍ عَظِيمٍ (5) يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ

 

Artinya:
Artinya: Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang, () (yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi, () dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi. () Tidakkah orang-orang itu yakin, bahwa sesungguhnya mereka akan dibangkitkan, () pada suatu hari yang besar, () (yaitu) hari (ketika) manusia berdiri menghadap Tuhan semesta alam

 

Apakah penerapan hukum Islam bisa diterapkan di Indonesia, sementara dasar negar a tidak menggunakan hukum Islam? Jawabnya, tentu saja bisa. Bahkan saat ini Indonesia pelan-pelan secara substansi menuju negara syariat.

 

Untuk itu, umat Islam harus mengawal dan memperjuangkan. Umat harus selalu mendukung RUU yang spiritnya sesuai dengan hukum Islam, seperti larangan minol yang sekarang sedang ramai. Juga, RUU, jaminan produk halal, pengembangan ekonomi Islam atau perbankan syariah, larangan perjudian dan lain sebagainya.

 

 

Bagaimana kita tau bahwa Indonesia secara hukum Islam mengalami perkembangan? Tentu dengan membandingkannya dengan negara-negara Islam lainnya. Mesir, yang secara hukum menjadikan Islam sebagai sumber hukum, namun dari sisi penerapan sistem ekonomi Islam jauh ketinggalan dengan Indonesia. Bahkan Mesir harus banyak belajar dari Indonesia. Demikian juga terkait dengan jaminan halal bagi masyarakat. Di Indonesia, hamper setiap makanan ada label halalnya, jika memang makanan tersebut halal. MUI mempunyai wewenang untuk mengawasi dan member legalitas kehalalan suatu produk. Di mesir belum ada. Tidak ada lembaga peneliti makanan dan lembaga pemberi stempel halal. Padahal makanan itu yang akan masuk ke dalam setiap tubuh manusia. Ia yang akan menjadi darah dagingnya. Sekali tubuh kemasukan makanan haram, maka ia akan menjadi daging dan lekat dengan tubuhnya.

 

 

 

Tentu saja capaian umat Islam tersebut masih jauh dari sempurna. Masih banyak yang harus diperjuangkan, seperti masalah prostitusi dan lain sebagainya. Namun bukan tidak mungkin secara perlahan, undang-undang ketat terkait dengan rpostitusi kelak akan lahir. Apalagi prostitusi sangat meresahkan masyarakat.

 

 

Muhammadiyah sebagai organisasi Islam juga tidak mau kalah untuk selalu mengawal system ekonomi Indonesia agar tidak terjerumus pada system ekonomi liberal. Produk hukum yang sangat liberal, pelan-pelan diajukan ke MK. Perjuangan Muhammadiyah tersebut banyak membuahkan hasil. Inilah yang disebut oleh Muhammadiyah dengan istilah “Jihad Konstitusi”.

 

 
Uniknya bahwa Islam bicara tentang masalah ekonomi sejak fase makkah, padahal waktu itu negara Islam blum berdiri. Umat Islam resmi mempunyai sebuah tatanan kenegaraan, setelah mereka berhijrah ke Madinah.

 

 

Apakah langkah awal yang dilakukan rasulullah saw ketika ke madinah? Langkah pertama adalah membangun masjid dan pasar bagi kaum muslimin. Pasar baru ini dijadikan sebagai solusi pasar lama yang dimonopoli oleh kaum Yahudi. Selama ini memang Yahudi yang banyak berpengaruh terhadap ekonomi masyarakat Madinah.

 

 

Rasul tidak hanya membangun pasar, namun juga memberikan pengawasan yang sangat ketat terhadap perkembangan pasar. Beliau membentuk badan khusus untuk mengawasi pasa. Badan ini disebut dengan dewan hizbah. Tugas utamanya mengawasi perjalanan ekonomi dan turba ke pasar untuk melihat langsung prilaku ekonomi. Tidak jarang beliau langsung mengadakan inpeksi mendadak ke pasar untuk melihat sekiranya ada kecurangan yang terjadi. Untuk konteks saat ini, dewan hizbah mirip dengan kementrian ekonomi.

 

Dalam fikih Islam, ekonomi termasuk cabang ilmu keislaman yang dari awal sudah ada kajian secara mandiri dan spesifik. System ekonomi menjadi kajian yang lepas dari ensiklopedi fikih secara umum. Contohnya adalah kitab al-amwal karya Ibnu Zanjawiyah. Buku ini membahas tentang ekonomi Negara. Pemasukandan pengeluaran uang Negara, pengawasan keuangan, hukum atas penyimpangan keuangan, penyaluran dan lain sebagainya. Ada juga kitab al-kharraj karya Abu Yusuf, murid dari Abu Hanifah. Pemahasannya juga terkait dengan system ekonomi suatu Negara.

 

Yang banyak dibahas oleh ulama secara indenden dan mandiri lepas dari ensiklopedi fikih adalah masalah wakaf. Bahkan dalam wakaf ini, diterangkan sangat detail, terkait hak wakaf, harta wakaf, pemanfaatan harta wakaf dan juga peradilan terkait wakaf. Jadi ulama kita dari dulu paham benar soal prioritas ekonomi umat ini sehingga perlu kajian yang lebih spesifik.

 

Untuk penerapan syariat Islam di Indonesia, termasuk yang berkaitan dengan masalah ekonomi Islam ini, memang harus ada yang mengawal, terutama dari gerakan masyarakat sipil dan ulama. Langkah praktisnya;

Ppertama: mendorong anggota dewan, terutama yang berasal dari partai Islam untuk bisa mengakomodir hukum Islam sehingga ia bisa menjadi hukum positif. Mengenai argument yang diajukan, boleh tidak membawa nama Islam. Intinya spirit hukum Islam tetap bisa berjalan. Contoh RUU lrangan minol yang dikedepankan adalah alasan merusak moral gerenasi muda, dan bukan karena diharamkan Islam. Penutupan tempat lokalisasi, seperti Dolly karena alasan moral.

 

Kedua; setelah produk hukum kelar, selalu dikawal dan diawasi agar penerapannya bisa efektif . Jika dalam prakteknya ada penyimpangan, segera diluruskan melalui jalur hukum atau dengan memberikan masukan dan tekanan melalui media.

 

 

Comments

comments

 border=
 border=

2 comments

  1. Saya tertarik dengan tulisan anda yang berjudul “Ternyata, Sistem Ekonomi Menjadi Prioritas Hukum Islam”.
    Saya juga mempunyai tulisan yang sejenis mengenai Ekonomi Syariah yang bisa anda kunjungi di Informasi Tentang Ekonomi Syariah

  2. artikel terkait mengenai ekonomi syariah bisa di temukan di link: http://ps-ekosyariah.gunadarma.ac.id

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

two × 2 =

*