Saturday, November 18, 2017
Artikel Terbaru
 border=
 border=

Studi Keislaman Klasik Dapat Menimbulkan Clash of Civilization?

0usa-iraqwarasli2

 

 

Seri Counter Fikih Kebinekaan. Artikel ke 44.

 

Di halaman 110, Muhammad Azhar berkata:

 

Dampak lain dari fenomena studi keislaman klasik, dengan segala produk keilmuannya, lebih menggambarkan dimensi eternalitas yang serba metafisik, yang sudah pasti sangat mengabaikan dimensi perubahan dan dinamika (taghayyur dan tathwîr). Implikasi lainnya adalah bahwa penggunaan epistemologi keilmuan Islam klasik cenderung bersifat dikotomis dengan prinsip logika black or white. Cara berpikir seperti ini melahirkan sikap keberagamaan umat yang bersifat menyukai akan pertentangan sosial (ta’ârudh al-ijtimâ’iyyah), bahkan yang berdimensi luas dengan munculnya fenomena clash of civilization, misalnya dikotomi antara Islam dan Barat, juga secara internal umat sendiri yang bersifat parokial-sektarianistik.

 

Mari kita lihat:

Di sini saya akan melihat dari tiga sisi, pertama terkait dengan pemikiran politik Islam klasik dalam berinteraksi dengan yang lain (the others), kedua terkait dengan sikap Islam dalam melihat prinsip hubungan antara sesame, dan ketiga terkait dengan clash of civilization. Sengaja saya sebutkan tiga elemen tadi meski agak panjang, untuk melihat perbandingan geopolitik yang diletakkan oleh ulama Islam dalam memandang lian (the other), dengan cara pandangn Barat dalam memandang lian (the other).

 

Untuk poin pertama, terkait bagaimana pemikiran politik Islam melihat kepada yang lain, dapat kita telaah sebagai berikut:

 

Sering kita mendengar istilah Darul Islam dan Darul Kufri.. dua istilah tadi, merupakan sebuah terminologi hubungan internasional yang berlaku di dunia Islam pada abad silam. Terminologi tersebut, ditetapkan pemerintah sebagai upaya mengambil sikap terkait hubungannya antara negara Islam dengan negara asing (non muslim). Jadi, ia murni istilah politik hukum internasional pada waktu itu.

 

Selain istilah di atas, ada pula istilah lain untuk memberikan klasifikasi penduduk sebuah negara, seperti penduduk muslim, ahlu dzimmah, mu’ahid dan musta’min. beberapa istilah kependudukan tadi, merupakan implikasi dari pembagian istilah politik sebelumnya, yaitu Dar Islam dan Darul kufri. Dengan kepastian seseorang atas kewarganegaraannya, akan berimplikasi pada hak dan kewajiban yang harus ia terima. Selain itu, kepastian tadi juga akan berpengaruh terhadap hubungan bilateral antara negara Islam dengan negara lainnya, baik secara ekonomi, politik, sosial dan hukum. Jadi, kita membaca istilah tadi, harus dengan kacamata dan realitas kehidupan politik Islam klasik, bukan kontemporer. Jika kita melihatnya dari kacamata politik dunia kontemporer, maka ada kemungkinan akan terjadi kesalahpahaman. Mari kita lihat sepintas definisi terkait berbagai terminologi di atas sesuai yang dipahami oleh pakar hukum tatanegara islam klasik..

 

Menurut Ibnul Qayyim, seperti ditulis dalam kitab Ahkamu Ahli Dzimmah, Darul Islam adalah negara yang mayoritas penduduknya Islam dan diterapkan hukum Islam. Jika mayoritas penduduknya muslim tapi tidak menerapkan syariat Islam, maka ia tidak dapat dikatakan sebagai Darul Islam.
 

Menurut Ibnu Muflih, Darul Islam adalah negara yang menerapkan syariat Islam. Jika suatu negara tidak menerapkan syariat Islam, meski penduduknya mayoritas muslim, maka ia tidak disebut sebagai Darul Islam.
Menurut Abu Yusuf dari madzhab Hanafi, seperti yang dinukil oleh As-Sarkhasi dalam kitab al-Mabsuth bahwa Darul Islam adalah negara yang menerapkan syariat Islam, sementara Darul Kufri adalah negara yang tidak menerapkan syariat Islam.
Menurut madzhab Syafi bahwa Darul Islam adalah suatu negara yang menerapkan syariat Islam, atau negara yang mayoritas penduduknya Islam meski di dalamnya terdapat non muslim, atau wilayah non muslim yang berada di bawah kekuasaan negara Islam.

 

Singkatnya, Darul Islam adalah negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam, dan menerapkan undang-undang Islam, atau wilayah non muslim yang berada di bawah kekuasaan negara Islam dengan mengikuti perundang-undangan Islam. Kebalikan dari darul Islam adalah Darul Kufri, yaitu negara yang mayoritas penduduknya non muslim, dan tidak menerapkan perundang-undangan Islam.

Ada juga Darul Bugha, yaitu wilayah muslim yang berupaya melepaskan diri dari kekuasaan negara Islam. Sederhananya, mereka adalah kaum separatis untuk memerdekaan diri dari wilayah Islam.

 

Darul kufri sendiri dibagi menjadi dua:
1. Darul Ahdi, adalah negara non muslim, namun mempunyai hubungan diplomatik dengan negara Islam. Karena ia adalah negara non muslim, maka hukum yang berlaku di sana bukan hukum Islam, namun hukum buatan mereka sendiri.
2. Darul Harbi, yaitu negara non muslim yang sedang siaga perang, atau telah mengumumkan perang dengan negara Islam.

 

 

Jika terjadi peperangan antara Darul islam dan Darul Harbi, Islam meletakkan etika dan aturan perang. Dalam Islam, perang sesungguhnya antar tentara atau antar pemerintahan. Karena perang merupakan pertempuan antar militer, maka rakyat sipil, baik yang terdiri dari orang tua, perempuan dan anak-anak, atau laki-laki yang tidak terlibat pertempuran, maka mreka tidak boleh diganggu. Mereka mendapatkan jaminan keamanan penuh. Bukan hanya warga sipil saja, tanaman dan hasil bumi merekajuga mendapatkan jaminan keamanan. Perhatikan pesan Abu Bakar berikut:

 

قال أبو بكر رضى الله عنه لما بعث الجنود نحو الشام : . . . ولا تغرقن نخلا ولا تحرقنها ولا تعقروا بهيمة ولا شجرة تثمر ولا تهدموا بيعة ولا تقتلوا الولدان ولا الشيوخ ولا النساء . (رواه البيهقي في السنن)

 

Abu Bakar ra berpesan ketika mengirim pasukan ke Syam, ” . . .     dan janganlah kalian menenggelamkan pohon korma atau membakarnya. Janganlah kalian memotong binatang ternak atau menebang pohon yang berbuah. Janganlah kalian meruntuhkan tempat ibadah. Janganlah kalian membunuh anak-anak, orang tua dan wanita.” (HR. Baihaqi)

 

Didalam kitab Shahih Muslim disebutkan sebuah hadits dari Buraidah, bahwa Rasulallah SAW pernah bersabda:

أغـزوا في سبيــل الله قاتلوا من كفر بالله أغزوا ولا تغلّوا ولا تغدروا ولا تمثلـوا ولا تقتلوا الوليـد ولا أصحــاب الصّــوامع.(رواه الإمــام احـــمد)

 

“Pergilah dijalan Allah dan perangilah orang yang kafir kepada Allah. Berperanglah kalian, tetapi janganlah kalian curang, jangan khianat, jangan mencincang, dan jangan membunuh anak-anak serta jangan membunuh orang-orang yang ada didalam gereja-gerejanya,”(HR. Imam Ahmad)

 

Disebutkan dari Ibnu Abbas bahwa Rasulallah saw bila memberangkatkan pasukannya, terlebih dahulu berpesan kepada mereka:

أخرجوا باسم الله قاتلــوا في سبــيل الله من كفر بالله لاتعتدوا ولاتغلّــوا ولا تمــثلوا ولا تقتلوا الولدان ولا اصحــاب الـــصوامــع,

“Berangkatlah kalian dengan menyebut asma Allah, perangilah dijalan Allah orang-orang yang kafir kepada Allah, janganlah kalian melampaui batas, janganlah kalian curang, jangan mencincang (menyiksa), jangan mebunuhanak-anak,dan jangan pula orang-orang yang ada didalam gereja-gerejanya.

 

 

Sekarang mari kita lihat mengenasi status penduduk sebagaimana diklasifikasikan oleh para ulama Islam.

  1. Muslim. Ia adalah orang Islam baik yang hidup di negara islam atau non muslim. Jadi secara kewarganegaraan, dia adalah muslim. Jika dibuat KTP seperti sekaran ini, maka warga negara akan tertulis sebagai muslim. Hal itu, karena Islam pada waktu itu, bukan sekadar agama saja, namun ia adalah negara dan bangsa. Antara Islam dengan eksistensi negara dan bangsa, sama sekali tidak dapat dipisah-pisahkan. Jadi “ummah Islamiyah” maksudnya adalah bangsa muslim. Islam sebagai agama dan juga negara bangsa.

 

Makna muslim menyempit hanya menjadi sebuah agama, setelah Barat menguasai negara-negara muslim serta arus sekularisasi di negara Islam yang luar biasa. Dunia Islam terpengaruh oleh negara Bangsa seperti yang diterapkan di Barat pada waktu itu. Nasionalisme, bukan lagi kepada keislaan, tapi kepada negara bangsa tempat ia lahir dan bertepat tinggal.

 

Jadi, jika seseorang agamanya Islam, secara otomatis KTP-nya adalah muslim. Persoalannya adalah orang Islam yang tinggal di negara asing (non muslim), baik di Dar Harbi atau Dar Ahdi, bagaimanakah status mereka? Apakah mereka berhak mendapatkan hak dan kewajiban seperti layaknya mereka di Darul Islam? Bagaimana dengan jika mereka melakukan tindakan kriminal? Apakah mereka ini hanya dihukum di Darul Kufri saja, atau bisa juga di hukum di Darul Islam? Bagaimana juga dengan kewajiban zakat? Apakah masuk ke Darul Kufri atau Darul Islam? Berbagai pertanyaan tadi, menjadi bahasan yang cukup panjang dan menarik dari pakar hukum tata negara di masa Islam klasik.

 

  1. Ahlu dzimmah. Ia adalah non muslim namun hidup di Darul Islam. Ia non muslim yang menjadi warga negara Islam.
  2. Musta’min. Ia adalah warga negara asing (non Islam/Darul Kufri), negara tersebut tidak mempunyai hubungan diplomatik dengan negara Islam, atau negara bersangkutan punya hukum perang. Hanya saja, warga negaranya melancong ke negara Islam, baik untuk berdagang, tourism atau sekadar singgah.
  3. Mu’ahid. Ia adalah warga negara asing (non muslim/Darul Kufri), namun mempunyai hubungan diplomatik dengan negara Islam. Orang tersebut masuk ke dalam wilayah Islam, baik untuk berdagang, tourism atau sekadar singgah.

Pertanyaannya, apakah ada implikasi atas pembagian negara berdasarkan hukum internasional waktu itu? Tentu saja ada.

  1. Jika sesame Darul Islam, maka yang terjadi adalah:
    a. Pasar bebas, dalam artian barang yang keluar masuk sesama negara Islam tidak ada pajak bea cukai.
    b. Bebas visa bagi setiap warga negara. Dengan kata lain, ia bebas dan mudah untuk keluar masuk antar negara Islam.
    c. Warga tersebut mendapatkan perlakuan yang sama dengan warga negara setempat, baik dari sisi hak dan kewajiban, termasuk dari sisi hukum.

Untuk mempermudah, mari kita lihat contoh pada zaman kekhilafahan tempo dulu. Di Timur, ada khalifah Abbasiyah, sementara itu, di wilayah Andalusia ada khalifah Bani Umayyah. Baik di Timur atau Barat, sama-sama berpenduduk mayoritas muslim, pemimpin muslim dan hukum yang diterapkan adalah hukum Islam. Jika ada warga negara dari kekhalifahan Abbasiyah akan pergi ke wilayah khalifah Bani Umayyah, maka:

  1. Ia bebas visa.
    2. Jika ia berdagang, maka wilayah Bani Umayyah tidak berhak mengambil pajak bea cukai.
    3. Ia mempunyai hak dan kewajiban yang sama dengan penduduk setempat dari semua hal. Ia berhak menunaikan zakat di negara tersebut dan berhak mendapatkan perlindungan keamanan. Jika ia miskin, ia juga berhak mendapatkan santunan dari Baitul Mal. Jika ia melakukan tindakan criminal, maka khalifah Bani Umayah berhak untuk menjatuhkan hukuman di negerinya sesuai dengan syariat Islam. Ia juga bisa menjadi PNS, masuk militer atau menjadi pimpinan di wilayah Islam.

 

Sekarang kita lihat, implikasi dari Darul Islam dan Darul Ahdi.
1. Penduduk dari negara asing (non muslim/Darul Ahdi) yang masuk ke negara Islam, maka:
a. Ia diperkenankan masuk ke negara Islam.
b. Ia tidak bebas visa. Dalam artian, tidak mempunyai kebebasan keluar masuk negara Islam.
c. Jika ia berdagang, umumnya negara Islam akan mengambil pajak bea cukai. Bisa jadi di negara Islam, ia juga akan membayar pajak tambahan sesuai dengan hukum yang berlaku.
d. Ia diperlakukan sebagai mu’ahid dan bukan muslim.
e. Secara hukum, mu’ahid mempunyai hak dan kewajiban terbatas.
f. Mu’ahid berhak untuk mendapatkan perlindungan dari negara Islam.
g. Mu’ahid, tinggalnya juga beberapa waktu dan akan kembali ke negerinya masing-masing.

Bagaimana dengan musta’min?
Ia adalah warna negara asing (non muslim/Darul Kufri), di mana negara bersangkutan tidak mempunyai hubungan diplomatik dengan negara Islam, atau memang negerinya sedang terjadi hubungan “perang” dengan negara Islam. Hanya saja, warganya datang ke negara Islam, baik untuk berkunjung, berdagang atau lainnya.
a. Ia berhak untuk mendapatkan perlindungan
b. Ia tidak bebas visa dan bahkan cenderung ketika masuk ke negara Islam.
c. Jika berdagang, maka pemerintah Islam akan mengambil pajak bea cukai. Bisa jadi di negara Islam, ia juga akan membayar pajak tambahan sesuai dengan hukum yang berlaku.

Bagaimana dengan ahludzimmah? Mereka ini adalah non muslim yang hidup di negara Islam.
a. Mereka mempunyai hak dan kewajiban di negara Islam, hanya berbeda dengan yang muslim.
b. Secara hukum ibadah dan ahwal syahsiyyah (perdata), mereka bebas menerapkan ibadahnya sesuai dengan paham keagamaannya. Hanya lain di luar ibadah dan hukum perdata, seperti muammalah, jinayat (kriminal) dan lainya, yang berlaku adalah hukum Islam.
c. Mereka tidak wajib masuk militer. Untuk PNS, umumnya pemerintah Islam membolehkan, kecuali sebagai pimpinan wilayah atau pos-pos strategis dalam negara, seperti kelapa negara, pengadilan, kepala wilayah (gurbenur) dan lain sebagainya.
d. Jika ada gangguan apapun terhadap ahlu dzimmah, maka pemerintah Islam berkewajiban melindungi. Menghina dan merendahkan mereka, sama dengan menghina dan merendahkan negara Islam. mereka ini bagian tak terpisahkan dari penduduk negara Islam.
e. Mereka tidak punya kewajiban membayar zakat.

Untuk Darul Bukhah, mereka harus diajak dialog sampai mau kembali ke pangkuan negara Islam. jika berbagai jalan diplomatik gagal ditempuh, dan hanya ada jalan “perang”, maka mereka harus diperangi. Mereka tetap dianggap muslim. Jika dalam peperangan mereka terbunuh, maka mereka tetap diberlakukan hokum Islam.

Siapakah yang berhak menentukan bahwa suatu wilayah masuk Darul Islam, Sarul Harbi, Darul Ahdi, dan juga Darul Bugha? Tentu saja, penentunya adalah pemerintahan negara islam tersebut. Jadi, ia menjadi wewenang mutlak dari negara, dan bukan ulama. Ulama sebagai pakar hokum tata negara, hanya sekadar membuat konsep dan standar yang jelas. Sementara kebijakan mutlak berada di tangan pemerintah.

 

Mengapa pemerintah? Karena klasifikasi negara dan juga penduduk sebagaimana disebutkan di atas, mempunyai implikasi hukum nasional dan internasional. Ia juga terkait dengan hubungan diplomatik antar negara. Ia mencakup wilayah politik, sosial budaya dan hubungan ekonomi. Oleh karenanya, penentu utamanya adalah pemerintah.

 

Apakah berbagai istilah tadi masih berlaku?

Terkait klasifikasi penduduk dan hubungan internasional yang umum digunakan di era pemerintahan islam klasik, bias dibaca di berbeapa buku berikut ini:
1. Ahkamu ahli dzimmah, karya Ibnul Qayyim
2. Ighatsatul Umam, karya Imam Haramain.
3. Al-Mabsuth karya Asyarkhawi
4. Husulul Ma’mun Bi Syarhi Tsalatsati al-ushul
5. Al-Mughni karya Ibnul Qudamah
6. Al-Furuq bainal Firaq karya abdul Qahir al-baghdadi
7. Al-Mawaqif karya Imam Iji
8. Al-Iman Haqiqatuhu, Khawarimuhu, nawaqidhuhu
Dan lain sebagainya

 

Saling Mengenal Antar Peradaban

Kedua. prinsip hubungan antar sesama manusia dan dalam menyikapi peradaban lain. Islam melihat bahwa manusia diciptakan bersuku-suku dan berbangsa-bangsa. Terjadi perbedaan baik dari sisi agama, bahasa, perkembangan budaya dan lain sebagainya. Peradaban manusia yang beragam itu, dijadikan sebagai pijakan untuk saling bekerjasama dan saling melengkapi. Prinsip seperti ini sesuai dengan firman Allah berikut ini:

 

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۚ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu di sisi Allâh ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allâh Maha mengetahui lagi Maha Mengenal [al-Hujurât/49:13] يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Rabbmu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allâh menciptakan isterinya; dan dari keduanya Allâh memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allâh yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allâh selalu menjaga dan mengawasi kamu [an-Nisâ/4:1]

ulama Islam klasik sangat menyadari mengenai perbedaan manusia yang merupakan bagian dari fitrah manusia ini. Oleh karena itu, mereka sangat terbuka dalam berinteraksi dengan peradaban lain.

 

Umat Islam mengambil berbagai pengetahuan dari bangsa lain seperti Yunani, Persia, India, Cina dan lainnya. Berbagai pengetahuan tersebut lantas dikembangkan dan dijadikan sebagai sarana kemajuan peradaban Islam untuk kemaslahatan umat manusia.

 

Dengan sikap terbuka ini, umat Islam dapat mencapai puncak peradaban dunia. Berbagai ilmu pengetahuan berkembang dengan pesat. Banyak tegnologi baru yang diciptakan oleh para saintis muslim. Umat Islam juga mengalami kemajuan di system administrasi negara dan ekonomi umat.

 

Meksi demikian umat Islam tidak sombong dan merendahkan bangsa lain atau peradaban lain. Dalam kitab-kitab yang ditulis oleh para ulama Islam, mereka selau mencantumkan sumber rujukan. Kita bisa membaca buku-buku filsafat Islam seperti asy-Syifa karya Ibnu Sina, bagaimana secara jujur mereka menyatakan bahwa suatu persoalan merupakan pendapat dari Aresto, Socrates, Plato atau lainnya. Kejujuran pendapat seperti ini bukan saja dilakukan oleh para filsuf, namun juga para ulama Islam secara umum semacam al-Ghazali, Ibnu Hazm, Ibnul Qayyi, Ibnu Taimiyah dan lain sebagainya.

 

Umat Islam ketika menguasai Negara lain, tidak pernah membantai pendudiuk tempatan dan menempatkan mereka sebagai penduduk kelas dua. Umat Islam tetap memberikan keleluasaan kepada penduduk tempatan untuk melaksanakan budaya dan tradisi sesuai dengan adat kebiasaan nenek moyang. Tidak ada paksaan dalam beragama. Umat Islam tidak memaksakan bahasa Arab menjadi bahasa satu-satunya dalam sarana komunikasi, kemudian menghapuskan bahsa daerah. Umat Islam juga membiarkan peninggalan masa lalu tetap tegak berdiri.

 

Islam menguasai Mesir, dan pyradmid serta candi-candi peninggalan Firaun masih tegak. Demikian juga banyak peninggalan bangsa-bangsa terdahulu baik di Suria, Irak, Sudan dan lain sebagainya. Peninggalan masa lalu tetap dibiarkan sebagaimana mestinya.

 

 

Itulah Islam. Agama damai dan kasih sayang. Agama yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Agama yang menghormati peradaban lain. Agama yang memandang bahwa perbedaan ragam budaya, meruppakan sunatullah. Lalu meletakkan pondasi moral, yaitu bahwa dalam memandang bangsa-bangsa dunia, bukan sebagai saingan, namun sebagai salah satu sarana untuk saling mengenal, memahami dan maju bersama.

 

Benturan Peradaban (clash of civilization)

 

Istilah clash of civilization diperkenalkan oleh salah seorang pemikir Barat, Samuel P. Huntington di awal tahun 90-an. Ia menulis beberapa artikel ilmiah yang menjadi foreign Affairs tahun 1993 berjudul “The Clash of Civilizations?. Lalu ia ditulis secara lebih lengkap dalam sebuah buku yang diberi judul The Clash of Civilizations and the Remaking of World Order

 

Buku karya P. Huntington ini sesungguhnya merupakan tanggapan dari buku Francis Fukuyama , berjudul “The End of History and the Last Man ”. Buku ini lantas mendapatkan tanggapan yang sangat luas, tidak hanya di Amerika Serikat, namun juga di seluruh dunia. Buku ini menjadi semcam “panduan” bagi pemerintah Amerika untuk membuat peta politik dalam melihat bangsa-banga dunia.

 

 

Fukuyama berpendapat bahwa pasca perang dingin, hanya ada satu peradaban tunggal dan system politik tunggal, yaitu demokrasi liberal yang dipimpin oleh Barat. Sementara Huntington melihat bahwa, pasca perang dingin, terdapat banyak kekuatan dunia yang tetap mempertahankan eksistensi sejarah dan identitas mereka. Menurut Huntington, setidaknya ada tujuh peradaban dunia yang akan bangkit di abad dua puluh satu ini, yaitu peradaban Barat, Amerika Latin, Cina, Jepang, India, Islam, Afrika.

 

 

Dalam bukunya, Huntingtin memaparkan tentang sejarah peradaban Barat, terutama sejak masa-masa imperalis sampai ahir dengan abad 20. Menurutnya, Barat mempunyai peradaban superior karena memiliki kompenen kemajuan yang tidak dimiliki bangsa lain. Di antaranya adalah kekuatan militer, ekonomi, kemajuan tegnologi dan lain sebagainya. Selama sekian abad, Barat menjadi pusat peradaban dunia. Bahkan secara jujur ia menyatakan bahwa undang-undang internasional yang saat ini berlaku, sesungguhnya adalah undang-undang yang sangat bias dengan hegemoni barat.

 

Dalam bukunya, beliau juga menyoroti tentang upaya negara-negara selain Barat, untuk dapat meraih kemajuan. Modernisasi yang dilakukan oleh berbagai negara dunia, juga diikuti oleh upaya westernisasi. Secara resmi, sikap seperti ini dipelopori oleh Mustafa Kamal di Turki yang kemudian diikuti oleh negara-negar lain di dunia. Modernisasi dan westernisasi, menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.

 

Beliau juga mengungkapkan mengenai penentangan upaya modernisasi dengan upaya westernisasi, seperti yang dilakukan oleh pemikir, yaitu Jamaluddin al-Afghani dan Muhammad Abduh. Bahkan gerakan-gerakan Islam yang anti terhadap Barat mulai bermuculan di banyak negara.

 

Barat kemudian “kaget” dengan melihat banyaknya negara Timur yang mulai bangkit secara ekonomi dan militer. Sementara di sisi lain, terjadi perkembangan yang cukup lambat di dunia Barat. Apalagi kemajuan yang diraih oleh selain Barat (The other), dengan tetap mempertahankan jati diri mereka sebagai negara yang punya entitas budayanenek moyang. Modernisasi bukan lagi westernisasi, namun modernisasi sesuai dengan identitqas bangsa-bangsa.

 

 

Negara-negara bangsa yang mulai bangkit tersebut, seperti Jepang, cina, korea, Indonesia, Malaysia dan lainnya, dianggap sebuah ancaman tersendiri bagi Barat. Apalagi identitas keagamaan di banyak negara mulai bangkit. Di negara-negaraIslam, fenomena islamisasi masyarakat Nampak jelas. Kebangkitan umat Islam, menurutnya bisa dilihat dari beberapa sisi, di antaranya dari aspek sosial budaya dan kedua dari sisi politik. Untuk poin pertama, umat budaya Islam semakin menguat. Penggunakan busana muslim, kesadaran tentang islamisasi budaya, dan lainnya semakin meningkat, bahkan banyak ormas Islam yang mempunyai amal usaha sangat besar, seperti halnya Muhammadiyah di Indonesia. Bagi Huntington, Muhammadiyah dianggap sebagai negara dalam negara.

 

Di poin kedua, terkait dengan politik, hukum Islam mulai menjadi hokum positif di banyak negara. Di Malaysia, menerapkan dua peradilan, yaitu konfebsional dan syariah. Sementara di Indoneisa menggabungkan dua peradilan agama dan konfensional. Yang membahayakan lagi adalah di negara-negara islam, bahkan di peradaban lain bermunculan sikap anti Barat dan penentangan terhadap Barat.

 

 

Kebangkitan peradaba lain ini harus diwaspadai. Menurut Huntiongton bahwa untuk mengenal diri sendiri, harus mengenal orang lain. Dengan kata lain bahwa jika barat ingin memahami peradabannya, maka  ia harus memahami lian itu (the other).

 

 

Huntington sendiri memandang dunia secara hitam putih, Barat atau bukan Barat. Barat sebagai peradaban superior dan selain Barat yang harus selalu bersikap inferior kepada barat. Jadi setelah perang dingin usai, maka terdapat ancaman bagi Barat, bukan dari satu dua negara, namun dari banyak peradaban dunia.

 

 

Itulah benturan peradaban model Huntington. Karakter hitam putih dengan melihat Barat dan selain Barat, Nampak sekali dalam kebijakan para presiden Amerika Serikat, baik Clinton, Bush, atau Barak Obama. AS selalu muncul ke depan dan ingin memimpin perdaban dunia. Dalam memerangi teroris pun, selalu hitam putih, ikut AS atau bersama dengan teroris. Tentu saja, teroris di sini sesuai dengan paham Barat.presiden AS sekadar contoh kecil dari deretan sejarah kelam Barat yang selalu memandang rendah terhadap bangsa-bangsa lain. Bahkan mereka membantai dan membinasakan suku lain demi ambisi kekuasaan, seperti yang terjadi dengan masyarakan Aborigin, suku Indoan, pembantaian Barat di negara-negara imperalisme di masa lalu, atau pembantaian di negara-negara Islam saat ini seperti Irak, Afganistan, Suria dan lain sebagainya.

 

Secara singkap, paparan di atas memberikan perbedaan yang sangat mencolok antara peradaban Barat dan Islam. Barat selalu membagi dunia menjadi dua, yaitu Barat dan lian (others). Selain Barat merupakan saingan yang harus diwaspadai dahkan jika perlu diperangi.

 

Beda dengan umat Islam yang selalu melihat sesuatu dari sisi etika. Bahkan perang pun mempunyai etika yang diterapkan secara ketat oleh umat Islam. Tidak ada sejarah pembantaian biadap yang dilakukan umat Islam selama ratusan tahun, meski waktu itu umat Islam berada dalam pucak peradaban.

 

Islam juga sangat toleran dengan non muslim yang tinggal di negara Islam, atau orang asing yang masuk ke negara islam. Mereka tetap punya hak dan kewajiban yang dilindungi negara. Kepada kafir harbi pun, tetap ada etika dan moral, sehingga pertempuran tetap berada dalam bingkai moral. Tidak seperti Barat yang membumihanguskan segalanya seperti yang terjadi di Herosima dan Nagasaki dengan bom atomnya.

 

Untuk peradaban lian (the others), Islam melihat sebagai sunatullah yang harus diterima dan bahkan menjadi pendorong untuk saling melengkapi. Peradaba lain bukan untuk diberangus, namun untuk diajak maju bersama. Umat Islam tidak pernah merasa sebagai bangsa superior dan merendahkan bangsa lain. Umat Islam selalu bersikap toleran. Dikotomi Islam dan Barat, sesungguhnya dimunculkan oleh Barat, dan bukan dari para ulama Islam klasik.

 

Jika kita melihat dari paparan di atas, Nampak sekali bahwa Muhamamd Azhar berusaha memutarbalikkan fakta. Pemikiran Islam klasik dianggap berpotensi menimbulkan benturan peradaban. Padahal istilah benturan peradaban dimunculkan oleh Barat dan bukan oleh umat Islam. Saya tidak tau, apakah Muhamamd Azhar sudah membaca sejarah Islam klasik atau belum? Apakah ia sudah membaca buku clash of civilization Karya Samuel P. Huntington atau belum. Pendapatnya Muhammad Azhar, bertolak belakang dengan pandangan ulama Islam, bahkan berbeda dengan Samuel P. Huntington, sang pencetus ide benturan peradaban.  Wallahu a’lam

======================
Bagi yang ingin wakaf tunai untuk pembangunan Pondok Modern Almuflihun, silahkan salurkan dananya ke: Bank BNI Cabang Magelang dengan no rekening: 0425335810 atas nama: Yayasan Al Muflihun Temanggung. SMS konfirmasi transfer: +201120004899

Comments

comments

 border=
 border=

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

*

Open