Saturday, November 18, 2017
Artikel Terbaru
 border=
 border=

Produk Keilmuan Klasik Mengabaikan Dimensi Perubahan

slametan (1)

Seri counter fikih kebinekaan, artikel ke-43

 

Di halaman 110, Muhammad Azhar berkata:

 

Dampak lain dari fenomena studi keislaman klasik, dengan segala produk keilmuannya, lebih menggambarkan dimensi eternalitas yang serba metafisik, yang sudah pasti sangat mengabaikan dimensi perubahan dan dinamika (taghayyur dan tathwîr).

 

Mari kita lihat

Di sini saya akan menggarisbawahi dua persoalan yang terkait erat dengan perubahan realitas manusia yang menjadi timbangan ijtihad para ulama. Dua persoalan itu, pertama terkait dengan tradisi dan kedua terkait dengan fatwa.

Pertama terkait dengan tradisi:

Islam datang tidak di ruang kosong, namun ia datang di tengah temgah budaya Arab. Islam memberikan solusi hukum terhadap berbagai persoalan yang sedang dihadapi masyarakat Arab waktu itu.

 

Sebelum Islam datang, bangsa Arab sudah merupakan bangsa yang berbudaya. Mereka juga mempunyai berbagai macam tradisi yang melekat dalam tatanan masyarakat. Budaya tersebut dibawa oleh nenek moyang mereka secara turun temurun.

 

 

Islam datang bukan untuk menghapus seluruh budaya Arab dan diganti dengan budaya baru. Meski demikian, Islam juga tidak membiarkan budaya Arab berjalan apa adanya tanpa ada proses seleksi. Islam memberikan tuntunan dan timbangan terkait dengan budaya tersebut. Tuntuntunan dan timbangannya tentu saja al-Quran dan sunnah nabi.

 

 

Banyak tradisi buruk bangs arab yang diharamkan dan dihapus oleh Islam, di antaranya adalah tradisi menyembah berhala dan diperintahkan hanya untuk menyembah Allah semata. Tradisi mensekutukan Allah dengan sesuatu yang lain. Dengan kata lain, satu sisi ia percaya kepada Allah sebagai Tuhan, namun di sisi lain membuat ritual keagamaan yang bertentangan dengan ketundukan dan pengakuan mutlak kepada Allah. Terkait hal ini, Allah berfirman:
قُلْ لِمَنِ الْأَرْضُ وَمَنْ فِيهَا إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (84) سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ (85) قُلْ مَنْ رَبُّ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ (86) سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ (87) قُلْ مَنْ بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (88) سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ فَأَنَّى تُسْحَرُونَ (89)

“Katakanlah; ‘Milik siapakah bumi beserta seluruh isinya, jika kalian mengetahui ?’ Maka niscaya mereka akan menjawab, ‘Milik Allah’. Katakanlah,’Lalu tidakkah kalian mengambil pelajaran ?’ Dan tanyakanlah; ‘Siapakah Rabb penguasa langit yang tujuh dan pemilik Arsy yang agung ?’ Niscaya mereka menjawab,’Semuanya adalah milik Allah’ Katakanlah,’Tidakkah kalian mau bertakwa’ Dan tanyakanlah,’Siapakah Dzat yang di tangannya berada kekuasaan atas segala sesuatu, Dia lah yang Maha melindungi dan tidak ada yang sanggup melindungi diri dari azab-Nya, jika kalian mengetahui ?’ Maka pastilah mereka menjawab, ‘Semuanya adalah kuasa Allah’ Katakanlah,’Lantas dari jalan manakah kalian ditipu?.’” (QS. Al-Mu’minuun: 84-89)

 

Ayat di atas menerangkan mengenai pengakuan mereka kepada Tuhan Allah, namun mereka masih melakukan ritual keagamaan diluar yang ditentukan agama. Mereka masih menyembah berhala dan membuat sesajen dengan alasan untuk mendekatkan diri kepada Allah.

 

 

وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ

 

“Dan orang-orang yang mengambil pelindung selain Allah (berkata): “Kami tidak menyembah mereka melainkan supaya mereka mendekatkan kami kepada Alloh dengan sedekat- dekatnya.” (QS : Az Zumar : 3)

 

Jelas bahwa perbuatan ini bertentangan dengan ajaran Islam. Oleh karenanya, Islam mengharamkan perbuatan musyrik seperti ini. Atau mereka membuat sesajen karena percaya dengan jin atau roh halus dan sejenisnya. Perbuatan ini juga diharamkan oleh Islam.

 

وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِنَ الْإِنْسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا

Dan bahwasannya ada beberapa orang dari (kalangan) manusia meminta perlindungan kepada beberapa laki-laki dari (kalangan) jin, maka jin-jin itu menambah bagi mereka dosa dan kesalahan.” (Qs. al-Jin: 6).
Tradisi ke tukang dukum dan percaya dengan persoalan mistis juga diharamkan Islam. Atau melakukan perbuatan setan seperti santet dan tenun. Hal ini jelas tergambar firman Allah berikut ini:

 

وْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ قَدِ اسْتَكْثَرْتُمْ مِنَ الإنْسِ، وَقَالَ أَوْلِيَاؤُهُمْ مِنَ الإنْسِ رَبَّنَا اسْتَمْتَعَ بَعْضُنَا بِبَعْضٍ وَبَلَغْنَا أَجَلَنَا الَّذِي أَجَّلْتَ لَنَا، قَالَ النَّارُ مَثْوَاكُمْ خَالِدِينَ فِيهَا إِلا مَا شَاءَ اللَّهُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ

 

Dan (ingatlah) hari di waktu Allah menghimpunkan mereka semuanya, (dan Dia berfirman), ‘Hai golongan jin (syaitan), sesungguhnya kamu telah banyak (menyesatkan) manusia,’ lalu berkatalah teman-teman dekat mereka dari golongan manusia (para dukun dan tukang sihir), ‘Ya Rabb kami, sesungguhnya sebagian dari kami telah mendapatkan kesenangan/manfaat dari sebagian (yang lain) dan kami telah sampai kepada waktu yang telah Engkau tentukan bagi kami.’ Allah berfirman, ‘Neraka itulah tempat tinggal kalian, sedang kalian kekal didalamnya, kecuali kalau Allah menghendaki (yang lain).’ Sesungguhnya Rabb-mu Maha Bijaksana lagi Maha Mengetahui.” (QS al-An’aam:128).

 

مَنْ أَتَى عَرَّافًا فَسَأَلَهُ عَنْ شَيْءٍ لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلَاةٌ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً

“Barangsiapa yang mendatangi dukun lalu dia bertanya kepadanya tentang suatu hal, maka shalatnya tidak akan diterima selama empat puluh malam.” (HR. Muslim no. 2230)
مَنْ أَتَى كَاهِنًا أَوْ عَرَّافًا فَصَدَّقَهُ بِمَا يَقُولُ فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

“Barangsiapa yang mendatangi dukun atau peramal kemudian membenarkan apa yang dia katakan, maka dia telah kafir terhadap apa (Al-Qur`an) yang diturunkan kepada Muhammad shallallahu ‘alaihi wasallam.” (HR. Ahmad no. 9171)

 

Atau tradisi mengubur bayi hidup-hidup:
( وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ * بِأيّ ذَنْبٍ قُتلَتْ )

“Dan tatkala bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup ditanya, karena dosa apakah dia dibunuh.” (At-Takwir 8-9)

 

Masih banyak lagi tradisi jahiliyah yang bertentangan dengan tauhid, atau bertentangan dengan akhlak mulia, atau interaksi dengan orang lain secara zhalim seperti tradsi interaksi dengan riba, tradizi berzina, minum khamar dan lain sebagainya. Hal-hal tersebut diluruskan dan diterangkan hukumnya secara rinci oleh al-Quran.

 

Meski demikian tidak semua tradisi jahiliyah dihapus oleh Islam. Ada tradisi positif yangtetap dijaga dan tetap mendapatkan tempat dalam hukum Islm. di antara tradisi jahiliyah yang dianggap baik adalah sikap mereka yang suka menghormati tamu. Tradisi memberikan layanan terbaik kepada tamu ternyata sesuai dengan ajaran Islam. Untuk itu, Islam datang dan menguatkan tradisi tersebut. Rasululah saw bersabda:

 

من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ، فليقل خيرا أو ليصمت ، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر ، فليكرم جاره ، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر ، فليكرم ضيفه ) رواه البخاري ومسلم .

 

Artinya: “Barangsiapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka berkatalah yang baik atau diam, dan barangsiapa yang beriman kepada allah dan hari akhir, maka hormatilah tetangganya, dan barangsiapa yang beriman kepada allah dan hari akhir, maka hormatilah tamunya.” (HR. Bukhari dan Muslim

 

 

Orang Arab suka menolong saudaranya yang dizhalimi. Ini bisa dilihat dari kisah “Halfu al fudhul”, yatu tatkala ada suku Arab  yang dizhalimi, maka berbagai suku arab, di antaranya dari Bani Hasyim, Bani Muthallib, Bani Asad, dan Bani Zahrah berkumpul di rumahnya Abdullah bin Jud’an untuk melakukan kesepakatan bersama, bahwa tidak boleh ada kezhaliman di antara suku Arab. Jika ada yang dizhalimi, maka semua suku tadi berkoalisi untuk memberikan pembelaan. Tradisi ini juga dikuatkan oleh Islam dengan sabda nabi Muhammad saw:

 

انصر أخاك ظالما أو مظلوما

 

Artinya: “Tolonglah saudaramu baik yang menzhalimi atau yang dizhalimi.” (HR. Bukhari)

 

Menolong orang yang menzhalimi dengan mencegah mereka agar tidak berlaku zhalim. Ini artinya kita menyelamatkan mereka dari siksaan api neraka. Menolong orang yang dizhalimi, dengan memberikan bantuan agar ia tidak dizhalimi orang lain.

 

 

 

Budaya qishash bagi pembunuh sudah ada sejak zaman Jahiliyah. Bagi yang dimaafkan, boleh mengganti dengan 100 ekor unta. Ini persis seperti kasus Abdul Muthalib yang bernadzar jika mempunyai anak laki-laki, maka ia akan disembelih. Ternyata ia diberi rezki dengan kelahiran Abdullah. Ia sudah berniat untuk menyembelih bdullah, namun ditentang oleh keluarganya. Maka bdul Mutalib menggantikan nadzarnya dengan menyembelih 100 ekor unta dan disedekahkan kepada fakir miskin. Tradisi qishash ini sesuai dengan syariat Islam. Allah berfirman:

 

وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَاْ أُولِيْ الأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

 

Artinya: “Dan dalam qishaash itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu, Hai orang-orang yang  berakal, supaya kamu bertakwa”. (Al-Baqarah: 179)

 

 

Dari beberapa contoh di atas, para ulama ushul berkesimpulan bahwa tradisi dibagi menjadi dua bagian:

Pertama, tradisi yang sesuai dengan syariah Islam. Tradisi seperti ini diperbolehkan oleh Islam. Untuk menguatkan argument ini, ulma ushul meletakkan kedah:

 

المعروف عرفا كالمشروط شرطا

 

Maksudnya, suatu tradisi baik yang telah terpaku di masyarakat dan tidak menyalahi syariat Islam, maka ia bagai sebuah syarat. Contoh, selepas shalat id, bagi masyarakat muslim Nusantara, dilanjutkan dengan acara silaturahmi. Jika kita shalat lalu berdiam diri di rumah, tidak berailaturrahmi ke sanak kerabat, tentu ini dianggap aneh. Silaturrahmi setelah shalat Ied sudah menjadi semacam “syarat tambahan” bagi perayaan Idul Fitri. Di kampung dulu, jika kita shalat tidak pakai peci, dianggap aneh. Peci menjadi semacam “syarat tambahan” untuk shalat.

 

Oleh karena pentingnya tradisi ini, para ulama ushul meletakkan kaedah lain, yaitu

 

العادة محكمة

 

Maksudnya bahwa tradisi menjadi timbangan hukum. Contoh dalam fikih dalam bab nikah. Jika seorang wanita dilamar seorang pria dan ia tidak menyebutkan nilai mahar, maka mahar yg berlaku adalah mahar yang umum dan sudah mentradisi di masyarakat tersebut.

 

 

Kedua terkait dengan fatawa:

Di sini, saya akan mengambil perbedaan fatawa yang erat kaitannya dengan realitas sosial, dengan kasus yang sedang berkembang di Indonesia, yaitu terkait dengan penistaan agama. Setelah itu, baru kita akan tarik kesimpulan.

Fatwa terkait erat dengan hukum yang berlaku di suatu masyarakat. Fatwa juga erat hubungannya dengan berbagai kejadian terbaru yang belum pernah ada sebelumnya. Ulama ushul fikih sering menyebutnya dengan ahkamu annawazil, yaitu persoalan-persoalan baru yang belum pernah ada dalam suatu masyarakat. Ahkamunnawazil ini kadang sangat kondisional dan temporal. Ia bisa berubah sesuai dengan situasi dan kondisi.

 

 

Dalam mengeluarkan fatwa, ada syarat yang harus dipenuih oleh seorang mufti, di antaranya adalah

  1. Mengetahui al-Quran dan sunnah serta berbagai cabang ilmu yang terkait dengan keduanya.
  2. Mengetahui ijmak ulama serta berbagai persoalan yang menjadi khilaf di kalangan para ulama.
  3. Mengetahui secara mendalam metodologi ijtihad (ilmu ushul fikih)
  4. Memahami persoalan yang sedang terjadi secara mendalam.
  5. Mengetahui kondisi suatu masyarakat, termasuk tradisi yang sedang berkembang saat ini.
  6. Mampu menggali hukum syariat dari nas baik al-Quran maupun sunnah.
  7. Menanyakan persoalan kepada pakar tertentu di bidangnya jika suatu persoalan bukan menjadi spesialisasinya.

 

 

Dari 7 syarat di atas, saya hanya akan mengarisbawahi yang nomor empat dan lima, yaitu memahami persoalan yang sedang terjadi secara mendalam dan mengetahui kondisi suatu masyarakat. Di sini terkait juga dengan tradisi yang sedang berkembang saat itu. Dalam fatwa, pengetahuan persoalan suatu msalah sangat penting. Kesalahan dalam memahami suatu persoalan, akan berakibat kepada kesalahan suatu fatwa. Oleh karena itu, ulama ushul meletakkan suatu kaedah berikut:

 

الحكم علي شيئ جزء من تصوره

 

Maksudnya adalah bahwa dalam memberikan ketetapan hukum, sangat bergantung terhadap pemahaman seseorang atas suatu persoalan. Kesalahan dalam mengeluarkan fatwa, bisa jadi disebabkan oleh kesalahpahaman mufti terhadap suatu persoalan yang sedang dihadapi oleh seseorang. Oleh karena itu, seorang mufti sebelum mengeluarkan fatwa, akan melihat secara obyektif suatu persoalan suatu masyarakat.

 

 

Tentu saja kadar persoalan berbeda dari suatu kasus ke kasus yang lain, dari suatu masyarakat ke masyarakat lain. Jika kasusnya terkait dengan penistaan agama yang menggunakan bahasa Indonesia, maka yang lebih paham terhadap persoanan ini tentu para pakar dibidangnya, yaitu para pakar bahasa Indonesia atau orang-orang yang setiap hari berbicara dengan bahasa Indonesia secara natural. Mereka ini yang lebih berhak untuk menjadi saksi ahli atas kasus penistaan agama yang disebabkan oleh penggunaan bahasa Indonesia.

 

 

Suatu kesalahan fatal jika kasus penistaan agama yang menggunakan bahasa Indonesia, lalu mendatangkan saksi ahli dari masyayih kubar yang berasal dari negara lain yang tidak mengerti mengenai seluk beluk bahasa Indonesia. Mufti tadi, dalam memahami nas, pada akhirnya sangat bergantung kepada orang yang menerjemahkan dan memberikan masukan. Jadi, fatwa yang akan dikeluarkan, menjadi bias.

 

 

Kecuali jika seorang mufti tadi, karena ketidakmampuan atas suatu bahasa, maka ia mendatangkan para pakar bahasa Indonesia secara terbuka, seperti yang tercantum dalam syarat nomor tujuh. Ia boleh mengeluarkan fatwa setelah mendengarkan ungkapan para pakar bahasa dengan melihat pada persoalan secara berimbang. Jika tidak dan hanya mengandalkan pada masukan sepihak, fatwa yang akan dikeluarkan juga akan berpihak tanpa disadari oleh sang mufti.

 

Selain mengetahui persoalan, seorang mufti juga harus mengetahui kondisi sosial suatu masyarakat. Perubahan tradisi dan kondisi suatu masyarakat, dapat merubah fatwa, meski persoalan yang dihadapi sama. Contoh rilnya adalah ketika Dar Ifta ditanya mengenai pemilihan pemimpin non muslim dari penanya yang tinggal di Amerika atau Eropa Barat. Orang muslim di sana minoritas. Para calon kandidat tidak ada yang muslim. Dari kondisi seperti ini, muncullah fatwa bahwa seorang muslim boleh memilih pemimpin non muslim. Tentu saja dengan melihat kaedah:

 

ارتكاب اخف الضررين واهون الشريرين

 

Melakukan perbuatan yang mengandung mudarat dan keburukan paling kecil.

 

 

Artinya, jika ada dua kandidat non muslim, hendaknya para minoritas itu memilih pemimpin yang kiranya mudaratnya bagi umat Islam lebih kecil dibandingkan dengan calon pemimpin yang mudaratnya lebih besar. Atau hendaknya mereka ikut aktif memilih dibandingkan mereka tidak pergi ke tempat pemilihan yang dapat berimplikasi pada kemenangan kandidat yang membahayakan umat Islam.

 

 

Sebuah kesalahan fatal jika kemudian fatwa Dar Ifta ini di bawa ke Indonesia dengan justifikasi bahwa Dar Ifta Mesir saja membolehkan pemilihan non muslim. Umat Islam Indonesia bukanlah umat minoritas. Para calon kandidat pun tidak semuanya non muslim, namun tetap ada yang muslim. Jika fatwa yang ditujukan kepada kaum minoritas dibawa ke umat mayoritas seperti Indonesia, maka yang terjadi adalah bencana.

 

 

Contoh lain, terkait pelecehan agama yang terjadi di tanah air. Tentu yang mengerti dan paham terkait masalah ini adalah masyarakat Indonesia. Umat Islam Indonesia yang memahami konteks, kapan dan di mana ungkapan pennistaan disampaikan. Mereka juga yang lebih tau mengenai karakter dan tipe orang yang melakukan penistaan. Jika dalam kasus ini, kemudian memanggil mufti dari luar, sang mufti bias jadi mengeluarkan fatwa yang keliru. Hal ini mengingat budaya di mana sang mufti tinggal dengan kronologi kejadian yang sedang terjadi di Indonesia, sangat berbeda. Pemahaman keliru, akan berakibat kepada fatwa yang keliru juga.

 

 

Tidak heran jika dalam sejarah, Imam Syafii mempunyai Qaul Qadim di Bagdad dengan Qual Jadid di Mesir. Salah satu faktor yang melatarbelakangi perbedaan fatwa tersebut, adalah karena perbedaan kondisi sosial antara masyarakat Mesir dengan Bagdad. Kondisi sosial ini berimplikasi pada perbedaan fatwa yang dikeluarkan.

 

 

Mengapa kondisi sosial menjadi pertimbangan? Karena kondisi sosial menyangkut maslahat. Fatwa harus berpjak pada sisi maslahat. Bisa saja suatu persoalan maslahat dan cocok di suatu daerah, namun sebaliknya mengandung mudarat dan menimbulkan fitnah besar bagi daerah dan negeri lain. Oleh karena itu, para ulama meletakkan banyak kaedah, di antaranya seperti yang dinyatakan oleh Ibnul Qayyim dalam kitab I’lamul Muwaqqiin berikut ini:
تغير الفتوى واختلافها بحسب تغير الازمنة والامكنة والاحوال والنيات والعوائد

 

 

Artinya: Perubahan fatwa dan perbedaannya terjadi menurut perubahan zaman, tempat, keadaan, niat dan adat istiadat

 

Perubahan fatawa tidak dianggap menyalahi hukum syariat. Bahkan perubahan itu merupakan tuntunan syariat. Hal itu karena hukum syariat selalu melihat maslahat hamba, seperti pernyataan Ibnul Qayyim dalam kitab I’lamul Muwaqqiin mengatakan, “Landasan dan pondasi hukum syariat adalah maslahat hamba baik di dunia maupun di akhirat. Syariat semuanya adil, semuanya rahmah, semuanya mengandung maslahat, dan semuanya mengandung hikmah. Semua persoalan yang keluar dari jalur keadilan menuju kezhaliman, dari rahmah kepada sebaliknya, dari maslahat menuju mafsadat, dan dari hikmah menuju kesia-siaan, maka itu bukan lagi bagian dari syariat, meski itu sudah ditakwil”.

 

Oleh karenanya, para ulama juga meletakkan kaedah berikut ini:

 

 

العادة محكمة

 

Maksudnya bahwa tradisi menjadi timbangan hukum.

 

Juga kaedah berikut:
المعروف عرفا كالمشروط شرطا

 

Maksudnya, suatu tradisi baik yang telah terpaku di masyarakat dan tidak menyalahi syariat Islam, maka ia bagai sebuah syarat.

 

 

Pengetahuan suatu tatanan masyarakat, juga terkit erat dengan upaya untuk menutup mafsadat yang merupakan kewajiban bagi hukum syariat. Iz Ibnu Abdussalam dalam kitab Qawaidul Ahkam berkata, “Mendahulukan maslahat yang kemungkinan besar akan didapatkan dari mafsadah yang kemungkinan kecil akan muncul merupakan perbuatan baik yang terpuji. Menutup mafsadah yang kemungkinan besar akan muncul, dari maslahat yang kemungkinan kecil akan muncul itu perbuatan baik dan terpuji”

 

 

Terkait upaya menutup mafsadat ini, ulama ushul meletakkan kaedah berikut ini:

 

 

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

 

Menangkal mafsadah harus didahulukan daripada untuk mendapatkan suatu maslahat.

 

 

 

Sebagaimana keterangan di atas, bahwa seorang mufti harus menguasai persoalan yang sedang terjadi di suatu masyarakat dan juga mengetahui mengenai tradisi masyarakat tempatan. Secara umum, yang lebih mengetahui terkait dengan dua hal tersebut adalah para ulama yang tinggal di wilayah itu dan bukan ulama yang tinggal di wilayah lain. Oleh karena itu, Imam Qarrafi dengan tegas mengatakan bahwa seorang mufti dilarang mengeluarkan fatwa diluar tradisi yang berkembang di suatu masyarakat. Lebih tegas Imam Qarrafi mengatakan bahwa selayaknya suatu masyarakat menanyakan persoalan kepada ulama di daerahnya dan bukan kepada ulama di daerah lain.

 

 

Sebenarnya, yang ingin saya sampaikan dari terkait dengan tradisi dan fatawa, bahwa para fuqaha sangat detail dalam meletakkan rumusan metodologi ijtihad. Realitas sosial menjadi poin menentukan dalam ijtihad dan fatwa. Tradisi tempatan, menjadi timbangan bagi para fuqaha untuk menentukan hokum syariat.

 

Hanya saja, para ulama punya standar yang jelas terkait dengan ayat-ayat qat’iyyad dan zhanniyat. Ada batasan yang jelas, mana persoalan yang secara hokum bisa berubah dan mana yang tidak boleh dirubah. Dengan standar ini, maka perubahan sosial di suatu masyarakat, tidak akan merubah bangunan kitab suci.

 

Para ulama banyak menulis buku tentang maslahat yang terkait dengan kondisi sosial suatu masyarakat ini, misalnya imam Qarrafi dalam kitab al furuq, Ibnul Qayyim dalam kitab I’lamul muwaqqiin, Ibnu Taimiyah dalam kitab Majmu’aturrasail, Iz Ibnu Abdussalam dalam kitab Qawaidul Ahkam Fi Masalihul Anam dan lain sebagainya.

 

Saya jadi tanda Tanya besar dari paparan Muhammad Azhar berikut:

Dampak lain dari fenomena studi keislaman klasik, dengan segala produk keilmuannya, lebih menggambarkan dimensi eternalitas yang serba metafisik, yang sudah pasti sangat mengabaikan dimensi perubahan dan dinamika (taghayyur dan tathwîr).

 

Dari mana, beliau berkesimpulan bahwa studi Islam klasik “pasti sangat mengabaikan dimensi perubahan dan dinamika (taghayyur dan tathwîr)”. Apakah beliau menutup mata dengan banyaknya fatawa ulama yang berpijak pada realita suatu masyarakat? Ataukah beliau tidak membaca, atau bahkan tidak tau tentang rumusan ulama tadi?

 

Sayangnya, Muhammad Azhar tidak memberikan bukti pemikiran klasik yang dianggapnya pasti mengabaikan dimensi perubahan itu. Beliau tidak menunjukkan kitab-kitabnya dan paragrafnya sehingga dapat kita analisa bersama.  Hanya nampaknya beliau hanya berasumsi yang kemudian dijadikan sebuah kesimpulan sehingga hasilnya tidak dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Wallahu a’lam

 

 

======================
Bagi yang ingin wakaf tunai untuk pembangunan Pondok Modern Almuflihun, silahkan salurkan dananya ke: Bank BNI Cabang Magelang dengan no rekening: 0425335810 atas nama: Yayasan Al Muflihun Temanggung. SMS konfirmasi transfer: +201120004899

 

Comments

comments

 border=
 border=

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

*

Open