Wednesday, February 26, 2020
Artikel Terbaru
 border=
 border=

Pengertia al-Dzarî`ah atau Sadd al-Dzarî`ah

16234_221123037787_543177787_4076178_7700291_n

Sadd al-dzarî`ah merupakan murakkab idhâfiy (kata majemuk) yang terdiri dari lafal sadd dan al-dzarî`ah. Secara etimologi, sadd berarti menutup. Sementara dzarî`ah berarti sarana menuju sesuatu.[1] Dzarî`ah juga dapat berarti sebab dari sesuatu. Al-darî`ah menurut ulama ushul sebagai berikut:

  1. Menurut Ibnu al-Qayyim, dzarî`ah adalah sarana terhadap sesuatu.[2]
  2. Menurut al-Qarrafi, dzarî`ah  adalah suatu sarana dan jalan menuju sesuatu.
  3. Menurut al-Syathibi, dzarî`ah adalah suatu sarana menuju maslahat atau mafsadah.
  4. Menurut Ibnu Rusyd, dzarî`ah adalah sesuatu yang secara zahir dibolehkan, namun ia merupakan sarana menuju sesuatu yang dilarang.[3]

 

Dari empat definisi di atas, setidaknya ada dua pandangan yang berbeda mengenai dzarî`ah. Definisi pertama dan kedua cenderung melihat dzarî`ah secara umum. Dzarî`ah tidak hanya berkaitan dengan perkara yang dilarang, namun juga berkaitan dengan perkara yang dibolehkan. Oleh karena itu, mereka tidak mencantumkan lafal sadd dan hanya menggunakan istilah dzarî`ah saja. Hal ini dikuatkan dengan pandangan al-Qarrafi yang mengatakan:

“Ketahuilah bahwa dzarî`ah sebagaimana ia wajib ditutup, terkadang ia juga wajib, makrûh, mandûb atau boleh dibuka. Sarana yang wajib, hukumnya wajib seperti usaha untuk melakukan shalat jumat dan ibadah haji. Inti dari suatu hukum dibagi menjadi dua. Pertamh: maqâshid yaitu sesuatu yang secara substansi mengandung nilai maslahat atau mafsadah. Kedua: sarana, yaitu jalan menuju substansi. Hukum sarana bergantung pada hukum substansi, baik halal atau haram.”[4]

 

Karena dzarî`ah berkaitan dengan semua sarana, baik sarana menuju sesuatu yang dibolehkan atau dilarang, maka dari definisi di atas dapat ditarik empat konklusi hukum:

  1. Suatu perkara menuju perkara yang lain. Seperti usaha untuk melakukan shalat jumat atau menikah untuk menjaga dari perbuatan zina.
  2. Suatu perkara menuju perkara lain yang diharamkan, seperti jual beli pada waktu shalat jumat. Pada prinsipnya, jual beli adalah perbuatan yang dibolehkan, namun ia dilaksanakan pada waktu yang dapat menyebabkan orang meninggalkan perkara yang dilarang, yaitu shalat jumat.
  3. Suatu perkara yang dilarang dan dapat menyebabkan perkara lain yang dilarang pula, seperti menggunjing orang lain yang dapat menjurus pada pembunuhan.
  4. Larangan yang dapat mengantarkan pada suatu perkara yang dibolehkan, seperti berbohong untuk menyelamatkan orang dari usaha pembunuhan.

 

Empat konklusi hukum di atas merupakan implikasi dari pandangan secara umum mengenai makna al-dzarî`ah sehingga al-dzarî`ah tidak harus ditutup, namun juga bisa dibuka. Ketetapan hukum pada sarana akan menyesuaikan ketetapan hukum pada maqâshid, baik sarana tersebut dibolehkan ataupun tidak.[5] Sarana menuju pada sesuatu yang diharamkan adalah haram. Sarana menuju sesuatu yang dibolehkan hukumnya boleh. Sesuatu kewajiban yang tidak dapat dilaksanaan kecuali harus melalui sarana tertentu, maka melakukan atau mengadakan sarana tersebut menjadi wajib. Zina hukumnya haram. Dengan demikian, memandang aurat wanita yang dapat menjurus pada perbuatan zina hukumnya juga haram.[6]

 

Definisi kedua dan ketiga cenderung melihat dzarî`ah sebagai sarana menuju sesuatu yang dilarang. Bagi al-Syathibi dan Ibnu Rusyd, ketetapan hukum pada sarana menuju perkara yang dibolehkan dapat diketahui dari kaidah yang mengatakan:

 

ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب

 

Artinya: Suatu kewajiban yang tidak dapat dilaksanakan kecuali dengan menggunakan sarana tertentu, maka mengadakan sarana tersebut menjadi wajib.

 

Jika kita analisa dari dua pandangan di atas, maka sesungguhnya antara dua aliran tersebut hanya terjadi khilâf lafzhiy. Bagi mereka yang melihat al-dzarî`ah dalam perkara yang dibolehkan dan dilarang, mereka tidak mencantumkan lafal sadd. Sementara bagi mereka yang hanya menganggap al-dzarî`ah sebagai sarana menuju sesuatu yang dilarang, maka menambah dengan lafal sadd.

 

Dari sini dapat diketahui bahwa arti dari kata majemuk sadd al-dzarî`ah adalah larangan terhadap sarana yang dibolehkan karena ia dapat mengantarkan pada tujuan yang dilarang. Pada prinsipnya, al-dzarî`ah memang berkaitan dengan perkara yang dibolehkan dan dilarang, namun pada perkembangan selanjutnya dikalangan para ulama ushul lebih dominan dengan sarana menuju perkara yang dilarang saja.[7] Meski demikian, tidak semua ulama menggunakan sadd al-dzarî`ah sebagai piranti hukum.

 



[1] Dr. Abdul Karim Zaidan, Al-Wajîz fî Ushûli’l Fikihi, Dâr al-Tauzî’ wa al-Nasyri al-Islâmiyyah, cet I, Kairo, 1993, hal. 244.

[2] Ibnu al-Qayyim al-Jauziyyah, I`lâmu’l Muwaqqi`în `an Rabbi’l `Âlamîn, Dâru’l Hadîts, Kairo, hal. 119 et eqq.

[3]Eli Warti Maliki, al-Ahkâm al-Syar`iyyah al-Mustanbathah min Qâ’idati saddi al-Dzarâ’i` fî Fikihi’l Mar`ati wa Ta’tsîrihâ `alâ Binâ’i’l Mujtama’, Jâmi`atu’l Azhar al-Syarîf Kuliyatu al-Dirâsât al-Islâmiyyah wa al-`Arabiyyah Far`un li’l Banât, Kairo, 2004, hal. 8.

[4] Dr. Wahbah al-Zuhaili, Ushûlu’l Fikihi’l Islâmiy, Dâru’l Fikri, vol. II, cet. II, Beirut, 2001, hal. 903.

[5] Eli Warti Maliki , op. cit., hal. 9.

[6] Al-Imam Abu Zahrah, Ushûlu’l Fikih, Dâru’l Fikri’l `Arabiy, Kairo, 2004, hal. 261 et seq.

[7] Ibid.

Comments

comments

 border=
 border=

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

two × three =

*