Friday, August 23, 2019
Artikel Terbaru
 border=
 border=

Maqashid Era Tabiin; Ibrahim An-Nakh’iy

Beliau adalah Ibrahim bin Yazid bin Qais bin Aswad bin Amru bin Rabiah bin Haris bin Saad bin Malik an-Nakh’iy. Beliau dilahirkan di Kufah pada tahun 47 H. pendapat lain menyatakan bahwa beliau lahir tahun 39 H. beliau dikenal sebagai ulama besar di era Tabiin. Beliau banyak menimba il;mu sahabat Ibnu Mas’ud. Pada masanya, beliau dianggap sebagai muftinya penduduk Kufah. Said bin Jubir, salah seorang sahatab Ibrahim an-Nakh’iy juga seorang ulama besar. Ketika ada orang meminta fatwa kepada beliau, beliau sering berkata, “Bagaimana bisa kalian meminta fatwa kepadaku, sementara masih ada ulama besar seperti Ibrahim an-Nakh’iy.

Dalam kitab al-Fikru Assamiy disebutkan bahwa ulama besar era tabiin, Ibrahim annakh’iy menyatakan, hukum syariat secara makna bisa dinalar. Hal ini karena semua hukum syariat selalu mengedepankan maslahat umat bagi manusia. Ia mengandung hikmah dan illat yang dapat diketahui dengan logika melalui kajian al-Quran dan sunnah. Menurutnya bahwa hukum syariat diturunkan demi kebaikan dan kemaslahatan manusia. Posisi mujtahid sesungguhnya mencari solusi alternative dan memberikan ketetapan hokum dengan melihat pada illat hukum agar dapat diketahui secara pasti. Jika illat hukum telah nampak, maka berbagai persoalan cabang dapat dikiyaskan kepada hokum asli.

Menurut beliau bahwa hukum Allah selalu mempunyai tujuan berupa maslahat manusia. Menentukan illat hokum yang terdapat pada nas menjadi penting, karena ia terkait erat dengan berbagai persoalan furu lainnya. Hokum pada persoalan cabang (furu), sangat ditentukan pada illat yang terletak pada hokum asal.Jika suatu hukum mempunyai ilat tertentu, maka ketetapan hukum ada padanya. Jika illat hilang, maka ketetapan hukum awal menjadi hilang dan berubah kepada hukum lain.[1] Terkait hal ini, terdapat kaedah ushul yang berbunyi:

الحكم يدور مع علته وجودا وعدما

Ada tidaknya suatu hokum bergantung kepada ada dan tidaknya illat hokum.

Untuk menentukan illat tadi, tentu butuh kajian mendalam terkait spirit dan tujuan nas. Oleh karena itu, Ibrahim an-Nakh’iy dalam melakukan proses ijtihadtidak berpaku kepada zhahir nas saja. Beliau selalu melihat apa yang berada di balik nas dengan melihat pada tujuan sesungguhnya yang diinginkan oleh nas. Spirit nas tersebut nantikan dapat dijadikan sebagai pegangan untuk melakukan ijtihad atas persoalan yang ada di masyarakat yang terkadang berbeda denganapa yang tertera secara zhahir nas. Ada makna-makna tersirat di balik nas. Lafal-lafal seperti yang tertera dalam nas itu, bukanlah makna ahir dan tidak bersifat tertutup. Karena jika pemahamannya sekadar melihat nas secara tekstual, maka yang terjadi adalah sikap literal. Seorang mujtahid pada ahirnya tidak dapat bersikap lentur dan bahkan akan kaku dalam menyikapi persoalan. Ia akan melihat suatu permasalahan dari sudut benar salah, hitam putih.

Tentu ini mempunyai implikasi sosial. Hukum Islam, jika diterapkan secara hitam putih, bisa jadi akan menimbulkan beban berat bagi hamba, bukan sebaliknya mempermudah persoalan hamba. Hokum Islam menjadi kaku dan pada akhirnya banyak yang merasa apriori. Apalagi jika apa yang kita pahami, dianggap menjadi satu-satunya kebenaran, sementara yang lain salah. Pada ahirnya, muncul sikap benar sendiri dan mudah menghakimi orang lain yang berbeda. Padahal bias jadi, perbedaan itu muncul karena perbedaan situasi dan kondisi.

Memang dalam berijtihad, harus memulai dengan nas. Nas menjadi pijakan awal untuk melihat apa yang terkandung dari spirit nas. Ini pula yang dilakukan oleh Imam Ibrahim An-nakh’iy itu. Karena dari nas, banyak persoalan yang bias ditarik untuk dicarikan solusi alternatifnya sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan tetap melihat pada sisi spirit serta makna nas. Oleh karenanya, ijtihad beliau sangat realistis dan kontekstual. Inilah ijtihad maqashidi itu.

Imam Ibrahim an-Nakh’iy, sebagaimana ulama lainnya selalu berpegang pada kaedah berikut ini:

العبرة للمعاني لا للالفاظ والمباني

Prinsip yang dijadikan pegangan adalah makna, bukan struktur lafal dan kalimat.

Sebelumnya telah kami sampaikan bahwa dalam menentukan hukum, para imam madzhab selalu melihat sisi maslahat. Kiyas, istihsan, maslahat mursalah, istishab dan lains ebagainya, sesungguhnya bermuara pada sisi maslahat. Para imam madzhab dalam berijtihad, terkadang terkesan menyalahi nas, namun sesungguhnya adalah tidak. Justru pemahaman mereka yang mendalam atas substansi dari nasi itulah sehingga mereka mampu menyelami maksud dan tujuan sesungguhnya dari suatu nas.

Imam Malik membolehkan negara turut campur dalam urusan ekonomi umat. Jika di pasaran, ada barang kebutuhan yang mendesak dan merupakan hajat hidup orang banyak, sementara para pedagang memanfaatkan situasi dengan memberikan harga tinggi sehingga dapat menyengsarakan masyarakat, maka menurut Imam Malik, pemerintah boleh turut campur untuk menentukan harga barang. Padahal Rasulullah saw bersabda:

نَّ اللهَ هُوَ الْمُسَعِّرُ الْقَابِضُ الْبَاسِطُ الرَّازِقُ وَإِنِّيْ َلأَرْجُوْ أَنْ أَلْقَى رَبِّيْ وَلَيْسَ أَحَدٌ مِنْكمْ يَطْلُبُنِى بِمَظْلَمَةٍ مِنْ دَمٍ وَلاَ مَالٍ.

“Sesungguhnya Allahlah yang menetapkan harga, yang menahan dan melepas serta yang memberi rizki, dan aku berharap dapat berjumpa dengan Rabb-ku dalam keadaan tidak seorang pun di antara kalian yang menuntutku lantaran kezhaliman (yang aku lakukan) pada jiwa dan harta (kalian).” )[HR. At-Tirmidzi, Abu Dawud dan Ibnu Majah)

Bukan bearti imam Malik menentang hadis, namun mampu menempatkan hadis nabi Muhammad saw sesuai dengan konteks yang berkembang di masanya. Jika konteks dan maslahat berubah, maka dalam menentukan keputusan hokum juga harus berubah. Jika tidak, yang terjadi bukan rahmah, padahal agama Islam adalah agama rahmat. Akibat pemahaman leterlek dan literal terhadap nas, yang akan terjadi adalah menzhalimi sebagian masyarakat akibat.

Imam Malik tidak sendirian. Terkait bolehnya pemerintah menentukan harga barang di pasaran dalam kondisi mendesak, juga dibolehkan oleh Imam Syafii.  Sebagaimana Imam Malik, Imam Syafii juga berpijak pada sisi maslahat.

Dalam sebuah hadis, dari Abdullah bin Umar ra dia berkata, “Aku mendengar Rasulullah saw bersabda, “Jangan larang kaum perempuan kalian untuk pergi ke masjid jika mereka meminta izin kalian”. Ibnu Umar berkata, “Bilal bin Abdullah berkata, “Demi Allah, aku akan melarang mereka”. Lalu Abdullah menemuinya dan mengumpatnya dengan pedas. “Aku memberitahumu tentang sabda Rasulullah saw, lalu kamu berkata demi Allah aku akan melarang mereka?” (HR Muslim).

Bilal bin Abdullah berani bersumpah untuk melarang kaum perempuan agar tidak pergi ke masjid karena ia melihat bahwa kondisi perempuan pada waktu itu, sudah berbeda dengan generasi di masa Rasulullah. Ada indikasi keburukan (mafsadah) jika perempuan pergi ke masjid. Maka ia berijtihad, demi melindungi kaum hawa dan menjaga kehormatan mereka, agar mereka tidak pergi ke masjid.

Jika kita bandingkan antara masa sahabat dan tabiin, dapat kita ketahui bahwa persoalan yang berkembang pada masa tabiin jauh lebih banyak dan bervariasi. Ini dapat dimaklumi karena wilayah Islam pada masa tabiin jauh lebih luas. Selain itu, umat islam juga sudah banyak beriteraksi dengan peradaban lain.

Secara otomatis, berbagai persoalan baru tadi menuntut para ulama untuk selalu berijtihad. Jika secara zhahir nas tidak ada solusi hukum, maka para ulama akan melihat pada sisi makna, spirit dan maqashid dari nas tersebut.

Syaikh Ali khafif pernah berkata, “Sikap mereka ketika berinteraksi dengan nas adalah dengan melakukan ijtihad dengan akal. Para ulama melihat bahwa hukum syariat tidak diturunkan secara sia-sia. Syariat tersebut diturunkan karena ada illat dan maqashid tertentu yang harus diwujudkan. Untuk itu, mengetahui illat dan maqashid hukum itu mutlak dibutuhkan”.

Masih menurut Syaikh Ali Khafif bahwa ketetapan hukum syariat masih bisa berubah sesuai dengan perubahan waktu dan perbedaan lingkungan. Perbubahan tadi, mengikuti perubahan ilat yang melingkupinya dan maqashid syariah yang terkandung di dalamnya. Jika suatu maslahat tidak dapat terwujud kecuali dengan melakukan perubahan pada suatu kesimpulan hukum karena akibat dari perubahan waktu dan kondisi suatu perkara, maka perubahan tadi sangat dimungiinkan. Oleh karena itu, pemahaman mendalam terhadap kandungan nas dan maqashid syariah sangat penting. Dalam realitas sejarah, kita sering mendapatkan suatu hukum secara zhahir bertentangan dengan nas, namun pada dasarnya, ia sesuai dengan spirit diturunkannya hukum syariah.

Ibnul Qayyom sendiri secara tegas menyatakan bahwa ijtihad maqashidi merupakan sarana penting untuk menentukan kesimpulan hukum fikih. Dalam buku karyanya yang berjudul I’lamul Muwaqiin, beliau mengatakan, “Pondasi dan landasan hokum syariat atas suatu ketetapan hukum berlandaskan pada maslahat manusia baik di dunia dan akhirat. Hukum syariat seluruhnya berkeadilan, rahmah, mengandung maslahat dan hikmat. Semua persoalan yang keluar dari keadilan menuju kezaliman, dari rahmah kepada kekejaman, dari maslahat ke mafsadah, dari hikmah kepada kesia-siaan, maka ia bukan bagian dari syariat, meskipun sudah dilakukan takwil”.

Isitlah maqashid sesungguhnya bukanlah istilah tunggal. Banyak lafal berbeda yang digunakan oleh para fuqaha dan ulama ushul, namun dengan substansi yang sama, di antaranya seperti al-ghard (tujuan), al-qasd (tujuan), mahasinul asyar’iah wa asraruha (keindahan dan rahasia syariat), menafikan mudarat dan masyaqah ( sesuatu yang memberatkan), raful haraj (mengangkat kesusahan), daful aza (menghindari keburukan), hajiat (kebutuhan), tahsiniyat (kebutuhan tambahan), al mashalih wal mafasid (maslahat dan mafsadah), arrufqu wallayyin (kelembutan), jalbul manafi watta’lil (mengambil manfaat), al hadfu (tujuan), al ghayah (tujuan), al hikmah (hikmah), al illat (illat), al munasabah (persesuaian) dan lain sebagainya.

Dalam melakukan kesimpulan hukum fikih, banyak kaedah yang digunakan para ulama dan terkait erat dengan maslahat, seperti dar’ul mafâsid muqaddamun ala jalbil mashâlih (lebih didahulukan menutup mafsadah dibandingkan dengan melakukan perbuatan yang dapat mendapatkan manfaat), addarar yuzal (mudarat bisa menggugurkan hukum), al masyaqah tujlibu attaisir (kesulitan, membolehkan orang melakukan sesuatu yang lebih ringan), adhdharurah tuqaddaru biqadriha (darurat disesuaikan dengan kadarnya), dan lain sebagainya.Kardah fiqhiyyah yang ada, juga muncul karena perhatian ulama atas maqashid dan maslahat hamba. Karena jika tidak memperhatikan maslahat, akan muncul solusi hukum yang bertentangan dengan maqashid tadi. Menerapkan hukum tanpa melihat pada maslahat yang ada justru dapat memunculkan hukum yang kontraproduktif.sesuatu yang memang dilarang oleh syariat, dalam kondisi tertentu bisa dibolehkan secara maqashid.

Tidak mengherankan jika para ulama ushul lantas meletakkan kaedah bahwa hukum dapat berubah sesuai dengan ruang, waktu, kondisi dan tradisi. Bukan bearti hukum Islam tidak konsisten, namun kelenturan hukum itu, bertumpu pada maqashid dan maslahat seorang hamba. Dan hal ini, sudah dicontohkan oleh ulama besar era tabiin, Ibrahim an-Nakh’iy.

 

======================
Bagi yang ingin wakaf tunai untuk pembangunan Pondok Modern Almuflihun, silahkan salurkan dananya ke: Bank BNI Cabang Magelang dengan no rekening: 0425335810 atas nama: Yayasan Al Muflihun Temanggung. SMS konfirmasi transfer: +201120004899

Comments

comments

 border=
 border=

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

3 × five =

*