Tuesday, November 21, 2017
Artikel Terbaru
 border=
 border=

Lembaga Permusyawaratan Dan Krisis Politik Kekuasaan

fash

Sebelumnya sudah kami sebutkan bahwa untuk menjalankan pemerintahan secara maksimal, Nabi Muhammad saw membentuk Lembaga Permusyawaratan yang terdiri dari para sahabat senior. Anggota Lembaga ini mempunyai wewenang memberikan masukan tatkala ada keputusan yang akan diambil oleh Nabi Muhammad saw. Rasul sendiri, jika ada sesuatu yang penting, selalu mengumpulkan mereka untuk diajak musyawarah. Pasca Rasulullah saw wafat, Lembaga Permusyawaratan masih tetap eksis sampai berakhirnya khulafaurrasyidin yang empat.

 

Dilihat dari perkembangan politik di zamannya, keberadaan Lembaga Permusyawaratan sesungguhnya sudah sanga maju. Di negara-negara lainnya, Raja atau Kaisar mempunyai wewenang mutlak. Hanya beberapa negara saja yang pernah menerapkan sistem permusyawaratan ini, seperti yang pernah berlaku di Athena.

 

Meski Lembaga Permusyawaratan ini sangat penting, namun ada dua sisi kelemahan, pertama, tidak adanya pembaharuan sistem pemilihan anggota, kedua regenerasi anggota.

Untuk yang pertama, sejatinya dibuat sebuah sistem pemilihan yang diakui oleh Negara. System ini yang nantinya akan menjadi sarana untuk memberikan ruang pemilihan kepada mereka yang kapabel untuk duduk di Lembaga Permusyawaratan.

Untuk yang kedua, tidak ada regenerasi anggota Permusyawaratan. Dari awal jumlahnya ada 10 anggota. Tatkala ada yagn meninggal dunia, tidak ada pergantian atau upaya untuk memilih anggota baru, sehingga komposisi tetap 10 anggota. Pada akhirnya, tatkala 10 anggota telah meninggal dunia semuanya, lembaga ini bubar dengan sendirinya. Atau bisa jadi anggota ditambah, dengan menyesuaikan keterwakilan suatu kelompok, atau menyesuaikan kebutuhan masyarakat pada waktu itu. Tanpa adanya pembaharuan baik dari sisi system maupun komposisi anggota, akan berdapka terjadi krisis kekuasaan manakala seluruh anggota lembaga sudah tidak ada lagi.

 

Krisis ini benar-benar terjadi pasca terbunuhnya khalifah Ali bin Abi Thalib. Dalam meberikan baiatnya, masyarakat Islam terpecah antara membaiat Hasan bin Ali dan Muawiyah bin Shafyan. Untuk menyatukan dua kekuatan ini tentu bukan perkara mudah. Tidak ada lembaga independen yang diakui secara konstitusi dan berwibawa yang dapat menengahi perselisihan tadi. Solusinya, salah satu dari mereka harus mau merelakan kekuasaannya. Jika tidak, dua kekuatan besar tetap akan bersaing dan berseteru yang berdampak negative bagi kelangsungan masyarakat Islam secara umum. Hasan bin Ali, cucu baginda Nabi Muhammad saw dengan lapang dada menyerahkan baiatnya kepada Muawiyah bin ABi Sufya. Dari situ, umat Islam kembali bersatu.

 

 

Karena tidak ada system pemilihan anggota permusyawaratan dan tidak adanya regenerasi terhadap anggota yang sudah meninggal, maka ketika 10 anggota seluruhnya meninggal dunia, tamat pula nasib lembaga ini. Apalagi setelah Muawiyah menjadi Khalifah, system kekhalifahan Islam berubah menjadi kerajaan. Keberadaan anggota lembaga yang sebelumnya mempunyai hak untuk dipilih menjadi pemimpin umat telah sirna. Raja dengan leluasa akan memilih putra mahkota dari salah satu putranya untuk menggantikannya menjadi raja tatkala ia meninggal dunia. Jadi, kebutuhan Lembaga Permusyawarana ini memang sudah tidak perlu lagi. Ini pula yang dilakukan oleh Muawiyah bin Abi Sufyan dengan dinasti Umayyahnya.

Comments

comments

 border=
 border=

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

*

Open