Saturday, July 21, 2018
Artikel Terbaru
 border=
 border=

Kebijakan Seorang Pemimpin Atas Rakyat Harus Berdasarkan Kemashlahatan

Ada kaedah yang sangat popular di kalangan para ulama ushul, terkait dengan kebijakan pemerintah. kaedah ini adalah
التصرف على الرعية منوط بالمصلح

Atau Kebijakan seorang pemimpin atas rakyatnya harus berdasarkan kepada kemaslahatan.

Kaedah ini sesungguhnya bermula dari pernyataan imam Syafii yang berbunyi:
منزلة الإمام من الرعية منزلة الولي من اليتيم
Artinya: Posisi seorang pemimpin itu bagi rakyatnya seperti posisi seorang wali bagi anak yatim.. kaedah tadi juga banyak disebutkan dalam kitab-kitab fikih seperti dalam kitab al-Ahkanm as-Sulthaniyah karya Imam Mawardi, al-Kharaj karya Abu Yusuf dan lain sebagainya .

Artinya bahwa seorang pemimpin, mempunyai hak untuk melakukan berbagai aktivitas politik, ekonomi dan lain sebagainya, namun dengan timbangan maslahat bagi rakyatnya. Jika keputusan pemerintah sudah diketuk palu, dengan melihat sisi maslahat tadi, maka sebagai rakyat wajib untuk taat.

Kaedah di atas sesungguhnya berasal dari firman Allah berikut:

إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا ألنساء : ٥٨:

Artinya; “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu untuk menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya dan apabila kamu mengadili di antara manusia agar menetapkan hukum dengan adil. Sesungguhnya Allah amat baik sekali nasihat yang diberikan-Nya kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat. (QS. An-Nisa’: 58)

juga hadis rasulullah saw berikut ini:

عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ: قَالَ لِي عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: ” إِنِّي أَنْزَلْتُ نَفْسِي مِنْ مَالِ اللهِ بِمَنْزِلَةِ وَالِي الْيَتِيمِ، إِنِ احْتَجْتُ أَخَذْتُ مِنْهُ، فَإِذَا أَيْسَرْتُ رَدَدْتُهُ، وَإِنِ اسْتَغْنَيْتُ اسْتَعْفَفْتُ ”

Artinya: Dari ishak dari Barak dia berkat,a Umar ibnu Khatab berkata kepadaku, ‘Sungguh aku menempatkan diri dalam mengurus harta Allah seperti kedudukan seorang wali anak yatim, jika aku membutuhkan aku mengambil daripadanya, jika aku dalm kemudahan aku mengembalikannya, dan jika aku berkecukupan aku menjahuinya. (Thabaqat Ibnu Saad)

Pemerintah berhak untuk mengangkat para menteri, menggunakan harta Negara untuk kepentingan masyarakat, membangun jalan tol, dan lain sebagainya demi rakyat. Dalam kondisi mendesak, seperti ketika keuangan Negara tidak mencukupi, menurut Imam Ibnu Hazm, iz ibnu abdussalam dan Imam haramain bahwa pemerintah boleh memungut pajak tambahan dari orang kaya. tindakan pemerintah tadi, dilihat dari sisi maslahat.

Hanya yang harus digarisbawahi di sini adalah makna maslahat itu sendiri. maslahat di sini tentu saja sesuai dengan kaedah dalam ushul fikih yaitu maslahat dunia dan akhirat seperti tercantum dalam ilmu maqashid syariah.

Hal ini karena, terkadang seseorang menganggap bahwa sesuatu mengandung maslahat, namun menurut syariat tidak maslahat. Contoh, seumpama pemerintah menghalalkan atau melegalkan khamar, tentu harus ditolak. hal ini karena melegalkan khamar, meski menurut pemimpin dianggap maslahat, namun menurut syariat tidak maslahat. ia bahkan bertentangan dengan nas qat’iy yang jelas-jelas mengharamkan khamar.

Contoh lain, seumpama pemerintah melegalkan LBGT dengan alas an hak asasi manusia dan dianggap melindungi maslhat kaum minoritas yang punya kelainan prilaku. bisa jadi menurut sebagian manusia ia manfaat, namun bagi syariat ia sama sekali tidak bermanfaat. bahkan ia dianggap sebagai tindakan criminal yang luar biasa. pelakunya harus mendapatkan hukuman karena merusak moral masyarakat

Tugas dari rakyat adalah selalu melihat kebijakan pemerintah secara kritis. Rakyat punya wewenang untuk melakukan pengawasan dan nasihat atau masukan kepada pemerintah jika ada kebijakan yang merugikan masyarakat. prinsipnya, seperti yang ditulis oleh Ibnu Khaldun dalam muqadimah dan Ibnu Taimiyah dalam siyasah syariyyah bahwa keberadaan pemerintah sesungguhnya untuk menjaga maslahat dunia dan akhirat. Jika tidak,bearti telah melenceng dari pemikiran politik Islam seperti yang telah digariskan para ulama. wallahu alam.

======================
Bagi yang ingin wakaf tunai untuk pembangunan Pondok Modern Almuflihun, silahkan salurkan dananya ke: Bank BNI Cabang Magelang dengan no rekening: 0425335810 atas nama: Yayasan Al Muflihun Temanggung. SMS konfirmasi transfer: +201120004899

Comments

comments

 border=
 border=

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

*

Open