Tuesday, October 16, 2018
Artikel Terbaru
 border=
 border=

Imam Malik dan Imam Syafii Pun Berpegang Pada Maslahat

Sebelumnya telah kami sampaikan bahwa dalam menentukan hukum, para imam madzhab selalu melihat sisi maslahat. Kiyas, istihsan, maslahat mursalah, istishab dan lains ebagainya, sesungguhnya bermuara pada sisi maslahat. Para imam madzhab dalam berijtihad, terkadang terkesan menyalahi nas, namun sesungguhnya adalah tidak. Justru pemahaman mereka yang mendalam atas substansi dari nasi itulah sehingga mereka mampu menyelami maksud dan tujuan sesungguhnya dari suatu nas.
Imam Malik membolehkan negara turut campur dalam urusan ekonomi umat. Jika di pasaran, ada barang kebutuhan yang mendesak dan merupakan hajat hidup orang banyak, sementara para pedagang memanfaatkan situasi dengan memberikan harga tinggi sehingga dapat menyengsarakan masyarakat, maka menurut Imam Malik, pemerintah boleh turut campur untuk menentukan harga barang. Padahal Rasulullah saw bersabda:
نَّ اللهَ هُوَ الْمُسَعِّرُ الْقَابِضُ الْبَاسِطُ الرَّازِقُ وَإِنِّيْ َلأَرْجُوْ أَنْ أَلْقَى رَبِّيْ وَلَيْسَ أَحَدٌ مِنْكمْ يَطْلُبُنِى بِمَظْلَمَةٍ مِنْ دَمٍ وَلاَ مَالٍ.
“Sesungguhnya Allahlah yang menetapkan harga, yang menahan dan melepas serta yang memberi rizki, dan aku berharap dapat berjumpa dengan Rabb-ku dalam keadaan tidak seorang pun di antara kalian yang menuntutku lantaran kezhaliman (yang aku lakukan) pada jiwa dan harta (kalian).” )[HR. At-Tirmidzi, Abu Dawud dan Ibnu Majah)
Bukan bearti imam Malik menentang hadis, namun mampu menempatkan hadis nabi Muhammad saw sesuai dengan konteks yang berkembang di masanya. Jika konteks dan maslahat berubah, maka dalam menentukan keputusan hokum juga harus berubah. Jika tidak, yang terjadi bukan rahmah, padahal agama Islam adalah agama rahmat. Akibat pemahaman leterlek dan literal terhadap nas, yang akan terjadi adalah menzhalimi sebagian masyarakat akibat.
Imam Malik tidak sendirian. Terkait bolehnya pemerintah menentukan harga barang di pasaran dalam kondisi mendesak, juga dibolehkan oleh Imam Syafii. Sebagaimana Imam Malik, Imam Syafii juga berpijak pada sisi maslahat.

Dalam sebuah hadis, dari Abdullah bin Umar ra dia berkata, “Aku mendengar Rasulullah saw bersabda, “Jangan larang kaum perempuan kalian untuk pergi ke masjid jika mereka meminta izin kalian”. Ibnu Umar berkata, “Bilal bin Abdullah berkata, “Demi Allah, aku akan melarang mereka”. Lalu Abdullah menemuinya dan mengumpatnya dengan pedas. “Aku memberitahumu tentang sabda Rasulullah saw, lalu kamu berkata demi Allah aku akan melarang mereka?” (HR Muslim).

Bilal bin Abdullah berani bersumpah untuk melarang kaum perempuan agar tidak pergi ke masjid karena ia melihat bahwa kondisi perempuan pada waktu itu, sudah berbeda dengan generasi di masa Rasulullah. Ada indikasi keburukan (mafsadah) jika perempuan pergi ke masjid. Maka ia berijtihad, demi melindungi kaum hawa dan menjaga kehormatan mereka, agar mereka tidak pergi ke masjid.

Jika kita bandingkan antara masa sahabat dan tabiin, dapat kita ketahui bahwa persoalan yang berkembang pada masa tabiin jauh lebih banyak dan bervariasi. Ini dapat dimaklumi karena wilayah Islam pada masa tabiin jauh lebih luas. Selain itu, umat islam juga sudah banyak beriteraksi dengan peradaban lain.

Secara otomatis, berbagai persoalan baru tadi menuntut para ulama untuk selalu berijtihad. Jika secara zhahir nas tidak ada solusi hukum, maka para ulama akan melihat pada sisi makna, spirit dan maqashid dari nas tersebut.

Syaikh Ali khafif pernah berkata, “Sikap mereka ketika berinteraksi dengan nas adalah dengan melakukan ijtihad dengan akal. Para ulama melihat bahwa hukum syariat tidak diturunkan secara sia-sia. Syariat tersebut diturunkan karena ada illat dan maqashid tertentu yang harus diwujudkan. Untuk itu, mengetahui illat dan maqashid hukum itu mutlak dibutuhkan”.

Masih menurut Syaikh Ali Khafif bahwa ketetapan hukum syariat masih bisa berubah sesuai dengan perubahan waktu dan perbedaan lingkungan. Perbubahan tadi, mengikuti perubahan ilat yang melingkupinya dan maqashid syariah yang terkandung di dalamnya. Jika suatu maslahat tidak dapat terwujud kecuali dengan melakukan perubahan pada suatu kesimpulan hukum karena akibat dari perubahan waktu dan kondisi suatu perkara, maka perubahan tadi sangat dimungiinkan. Oleh karena itu, pemahaman mendalam terhadap kandungan nas dan maqashid syariah sangat penting. Dalam realitas sejarah, kita sering mendapatkan suatu hukum secara zhahir bertentangan dengan nas, namun pada dasarnya, ia sesuai dengan spirit diturunkannya hukum syariah.

Ibnul Qayyom sendiri secara tegas menyatakan bahwa ijtihad maqashidi merupakan sarana penting untuk menentukan kesimpulan hukum fikih. Dalam buku karyanya yang berjudul I’lamul Muwaqiin, beliau mengatakan, “Pondasi dan landasan hokum syariat atas suatu ketetapan hukum berlandaskan pada maslahat manusia baik di dunia dan akhirat. Hukum syariat seluruhnya berkeadilan, rahmah, mengandung maslahat dan hikmat. Semua persoalan yang keluar dari keadilan menuju kezaliman, dari rahmah kepada kekejaman, dari maslahat ke mafsadah, dari hikmah kepada kesia-siaan, maka ia bukan bagian dari syariat, meskipun sudah dilakukan takwil”.

Comments

comments

 border=
 border=

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

*

Open