Tuesday, September 17, 2019
Artikel Terbaru
 border=
 border=

Illat Sebagai Justifikasi Perubahan Fikih?

dsfahh

Seri counter fikih kebinekaan. Artikel ke-37

 

Al-Quran tidak akan berubah, tetapi tafsir dan para doktor tafsir akan terus bermunculan. Syariat Islam sudah tetap pada dimensi universalitasnya (kulliyyah), sementara fikih yang berada pada dimensi juz’iyyahnya akan terus berubah sesuai dengan dinamika zaman (al-hukmu yadûru ‘ala ‘illatihi). Meminjam terma Imam Syafii, ulama sekarang harus membuat qaul jadîd (pandangan baru), agar tidak hanya berkutat dan berkubang pada qaul qadîm (paham lama). Bukankah tradisi kritis dalam Islam sudah terakomodasi dalam konsep ijtihâd, dengan rumusan, walaupun hasilnya salah akan tetap diberi satu pahala, sepanjang dilandasi dengan ketulusan untuk membangun peradaban baru Islam, yang sudah lama terpuruk.

 

Mari kita lihat:

Rukun kiyas ada empat, yaitu pokok atau h ukumasal (al-aslu), cabang (al-far’u), hukum, dan illah. Al-aslu adalah hukum asal yang bersumber dari al-Quran dan sunnah. Al-far’u adalah hukum cabang yang tidak termaktub baik dalam al-Quran maupun sunnah. Al-hukmu adalah ketetapan hukum yang sudah termaktub dalam al-Quran dan as-sunnah. Al-illah adalah titik persamaan sebab atas suatu hukum yang terdapat dalam hukum asal.

 

Dalam melakukan kiyas, illat hukum sangat menentukan. Jika ada kesamaan illat antara cabang dengan asal, maka hukum cabang akan sama. Namun jika terjadi perbedaan terkait illat hukum, maka ketetapan hukum di persoalan cabang juga berbeda. Karena pentingnya illat hukum ini, para ulama sangat ketat dengan meletakkan metode ilmiah sehingga suatu persoalan benar-benar dapat diketahui terkait illatnya. Dari situ, dapat dilihat apakah illat tadi sesuai dengan hukum asal atau tidak.

 

 

Terkait metode illat hukum, para ulama melakukan beberapa langkah, yaitu apa yang disebut dengan masalikul illat. Jadi masalikul illat adalah langkah-langkah yang ditempuh oleh para ulama untuk mengetahui secara akurat terkait illat dalam suatu hukum syariat. Tujuan dari masalikul illat adalah untuk mengetahui illat hukum dalam nas, sehingga ketika melakukan kiyas dapat ditarik sisi persamaan antara cabang dengan asal. Di antara langkah-langkah yang ditempuh para ulama untuk mengetahui illat hokum adalah dengan melihat secara langsung nas baik al-Quran atau as-sunnah. Jika secara sharih, al-Quran menyatakan bahwa suatu persoalan diharamkan karena factor tertentu, maka factor tadi dianggap sebagai illat hokum.

 

Bisa juga illat hokum diketahui melalui ijmak ulama. Atau illat hokum diketahui melalui kajian semantic dengan melihat pada sisi sisi bahasa, seperti, lam ta’lil, ba, idz, ima dan seterusnya. Para ulama jugameletakkan metode lain di antaranya apa yang disebut dengan as-sibr wa attaqsim dan al munasib.

 

Berbagai cara tadi, dilakukan setelah para ulama melakukan kajian induktif atas nas baik al-Quran dan sunnah nabi. Jadi masalikul illat tidak muncul dengan seketika, namun setelah dilakukan kajian mendalam oleh para ulama ushul. Illat juga terkait erat dengan tujuan diturunkannya hukum syariat kepada umat manusia.

 

Terkait illat juga, terdapat kaedah yang popular,  yaitu al-hukmu yadûru ‘ala ‘illatihi, artinya bahwa suatu hukum sangat bergantung pada illat. Jika illat dalam suatu persoalan ada, maka hukum cabang akan sama dengan hukum asal. Namun jika illat di persoalan cabang tidak ada, maka ketetapan hukum yang ada di pokok (as-aslu), tidak dapat digunakan untuk menentukan hukum yang ada di cabang.

 

Contoh:

Pokok (al aslu): khamar

Hukum: haram

Illat: memabukkan

Cabang (al-far’u): bir

 

Bir tadi, bisa haram karena ada persamaan illat dengan khamar yaitu memabukkan. Jika suatu kali minuman Bir sudah tidak memabukkan dan bahan-bahan yang menyebabkan mabuk dihilangkan sehingga ia menjadi minuman biasa, maka status Bir menjadi boleh diminum. Ia tidak haram lagi. Namun jika bahan memabukkan kembali dicampurkan, maka ia kembali ke hukum semula yaitu haram.

 

 

Kaedah ini juga berfungsi untuk menentukan status hukum yang tidak terkait dengan kiyas, namun ketetapan hukumnya terkait dengan illat. Contoh, air setimba yang dikencingi orang dewasa, statusnya menjadi najis. Namun jika air tadi dibuang di sungai atau laut, maka status air sungai atau laut tidak najis meski bercampur dengan air kencing yang setimba itu. Hal itu, karena kadar air sungai dan air laut, jauh lebih besar dibandingkan dengan setimba air. Illat najisnya telah hilang, maka status najisnya juga hilang.

 

Dalam ushul fikih, bahasan illat sering melebar mencakup pertanyaan apakah hukum Islam secara keseluruhan mengandung illat. Para ulama ushul terjadi silang pendapat. Umumnya mereka berpendapat bahwa jika persoalan terkait dengan ibadah, maka tidak ada illat hukum. Ibadah sifatnya taabudi. Sementara terkait dengan muammalat, ada ilat hukumnya. Ia sifatnya ta’aquli. Dari sini, maka muammalat bisa dikiyaskan sehingga jika ada persoalan baru, dapat dicarikan ketetapan hukumnya dengan melihat pada persamaan illatnya.

 

Dalam ushul fikih, kajian dengan pertanyaan illat terkait dengan hukum dalam ketetapan seluruh hokum syariat, biasanya masuk ranah ilmu maqashid, dan bukan bahasan kiyas lagi. Kiyas masuk dalam ranah ijtihad semantic.

 

Untuk menentukan illat, ada tata cara dan metodenya yang telah diletakkan oleh para ulama secara ketat. Ia tidak dapat dilakukan secara serampangan. MUI sendiri mempunyai Lembaga Pengawasan Pangan Obat dan Makanan Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) sebagai lembaga yang bertugas kuat untuk meneliti, mengkaji, menganalisa dan memutuskan apakah produk-produk baik pangan dan turunannya, obat-obatan dan produk kosmetika apakah aman dikonsumsi baik dari sisi kesehatan dan dari sisi pengajaran agama Islam yakni halal atau boleh dan baik untuk dikonsumsi bagi umat Muslim. LPPOM sesungguhnya pelembagaan dari teori ulama ushul untuk mengetahui illat hukum.

 

Jadi, kaedah al-hukmu yadûru ‘ala ‘illatihi murni kajian terkait dengan kajian ushul fikih untuk menentukan status hukum. Ia tidak bisa dijadikan sebagai justifikasi mengenai kajian fikih yang harus selalu berubah menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Kaedah ini justru menunjukkan mengenai kekonsistenan ajaran Islam, bukan sebaliknya menjadikan hukum Islam sangat relative sesuai dengan kehendak penafsir. Ia menjadikan hukum Islam selalu sesuai dengan perkembangan ruang dan waktu. Wallahu a’lam

 

======================
Bagi yang ingin wakaf tunai untuk pembangunan Pondok Modern Almuflihun, silahkan salurkan dananya ke: Bank BNI Cabang Magelang dengan no rekening: 0425335810 atas nama: Yayasan Al Muflihun Temanggung. SMS konfirmasi transfer: +201120004899

Comments

comments

 border=
 border=

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

twenty + nineteen =

*