Monday, February 17, 2020
Artikel Terbaru
 border=
 border=

Hukum Islam Itu Berpihak Pada maslahat

eii

Pada tulisan sebelumnya telah saya sampaikan bahwa secara maqashid syariah, nikah sirri hukumnya haram. Kesimpulan ini diambil setelah melihat dari dua potensi pelanggaran yang dilakukanoleh pelaku nikah sirri, yaitu melanggar kehormatan (hifz al-Irdh) dan melanggar harta (hifz al-mal). Selain itu, juga berpotensi untuk melanggar hak dan kewajiban baik dari suami, istri dan juga anak-anak.

 

Kesimpulan tadi sebenarnya tujuannya untuk melindungi semua pihak dari potensi kerugian. Dalam hukum syariat, semua potensi yang dapat menimbulkan kerugian (mafsadah) harus ditutup. Dalam ushul fikih, ini disebut dengan sad- ad-zhariah. Nikah sirri penjadi potensi pasangan suami atau istri untuk berlaku shalim. Untuk itu, pintu menuju potensi kerugian ini juga harus ditutup.

 

Selain itu, ada kaedah lain yang bisa dijadikan pegangan yaitu:

درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة

Menutup kerusakan lebih didahulukan disbanding dengan mendapatkan maslahat.

 

Terkait hal ini, Ibnul Qayyim dalam kitab I’lamul Muwaqqiin mengatakan, “Landasan dan pondasi hukum syariat adalah maslahat hamba baik di dunia maupun di akhirat. Syariat semuanya adil, semuanya rahmah, semuanya mengandung maslahat, dan semuanya mengandung hikmah. Semua persoalan yang keluar dari jalur keadilan menuju kezhaliman, dari rahmah kepada sebaliknya, dari maslahat menuju mafsadat, dan dari hikmah menuju kesia-siaan, maka itu bukan lagi bagian dari syariat, meski itu sudah ditakwil”.

 

Dalam kitabnya, Iz Ibnu Abdussalam dalam kitab Qawaidul Ahkam berkata, “Mendahulukan maslahat yang kemungkinan besar akan didapatkan dari mafsadah yang kemungkinan kecil akan muncul merupakan perbuatan baik yang terpuji. Menutup mafsadah yang kemungkinan besar akan muncul, dari maslahat yang kemungkinan kecil akan muncul itu perbuatan baik dan terpuji”

 

Ibnu Taimiyah dalam kitab Al-istiqamah berkata, “Kaedah umum, jika terjadi benturan antara maslahat dan mafsadah, baik dan buruk, atau keduanya saling bercampur aduk, maka harus dilakukan pemilihan. Jika suatu perkara bisa merusak maslahat dan mendatangkan mafsadat, maka perkara tersebut tentu tidak diperintahkan untuk dilaksanakan. Jika mafsadahnya lebih besar maka haram melaksanakan perkara tersebut”.

Dari sini, maka dalam menentukan suatu perkara kita harus menimbang antara maslahat dan mafsadat. Jika suatu persoalan banyak mengandung mafsadat, maka ia harus ditinggalkan. Namun jika maslahatnya lebih dominan, maka ia boleh dikerjakan. Maslahat dan mafsadat tadi tentunya dengan pertimbangan rasional dengan tuntunan hukum syariat.

 

Dari sini pula kita bisa menimbang-nimbang antara potensi maslahat yang akan didapatkan dari nikah sirri dengan potensi mafsadahnya. Kenyataannya, potensi mafsadahnya lebih besar. Dengan nikah sirri, akan banyak potensi pelanggaran terhadap hukum syariat.

 

 

 

Comments

comments

 border=
 border=

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

19 − twelve =

*