Tuesday, November 20, 2018
Artikel Terbaru
 border=
 border=

Fikih Berubah Sesuai Dinamika Zaman?

images

 

Seri counter fikih kebhinekaan. Artikel ke 36.

Di halaman 106-107, Muhammad Azhar berkata:

 

Al-Quran tidak akan berubah, tetapi tafsir dan para doktor tafsir akan terus bermunculan. Syariat Islam sudah tetap pada dimensi universalitasnya (kulliyyah), sementara fikih yang berada pada dimensi juz’iyyahnya akan terus berubah sesuai dengan dinamika zaman (al-hukmu yadûru ‘ala ‘illatihi). Meminjam terma Imam Syafii, ulama sekarang harus membuat qaul jadîd (pandangan baru), agar tidak hanya berkutat dan berkubang pada qaul qadîm.

 

Bukankah tradisi kritis dalam Islam sudah terakomodasi dalam konsep ijtihâd, dengan rumusan, walaupun hasilnya salah akan tetap diberi satu pahala, sepanjang dilandasi dengan ketulusan untuk membangun peradaban baru Islam, yang sudah lama terpuruk. Penulis kutip rumusan tentang ijtihâd versi Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah: “Mencurahkan segenap kemampuan berpikir dalam menggali dan merumuskan ajaran Islam baik di bidang hukum, akidah, filsafat, tasawuf, maupun disiplin ilmu lainnya berdasarkan wahyu dengan pendekatan tertentu”.

 

Mari kitalihat:

 

Benar bahwa ijtihad adalah “Mencurahkan segenap kemampuan berpikir dalam menggali dan merumuskan ajaran Islam baik di bidang hukum, akidah, filsafat, tasawuf, maupun disiplin ilmu lainnya berdasarkan wahyu dengan pendekatan tertentu”. Jadi, ijtihad harus dilandasi dengan metodologi (pendekatan) tertentu. Dalam turas Islam, terdapat banyak varian metodologi ijtihad yang telah dirumuskan oleh para ulama. Perbedaan metodologi, berimplikasi pada perbedaan dalam penggalian hukum fikih.

 

Terkait metodologi ini, setidaknya ada dua sisi yang dibidik oleh para ulama, yaitu sisi teks dan konteks. Sisi teks diletakkan ilmu semantic, sementara sisi konteks diletakkan ilmu maqashid syariah. Metodologi teks dan konteks, saling beriringan dan saling melengkapi. Dua-duanya mempunyai tugas sama, yaitu untuk mencari ketetapan hukum fikih.

 

Baik metodologi yang bergerak di ranah teks atau konteks, punya rambu-rambu yang tidak bisa ditabrak. Ada persoalan yang menjadi kesepakatan para ulama dan tidak bisa dirubah, yaitu terkait ayat qat’iyyat, baik berkaitan dengan akidah, akhlak atau hukum fikih yang sifatnya juz’i. Contoh hukum fikih yang sifatnya juz’iy dan tidak dapat berubah adalah hukum waris, hudud, qishas, bilangan rekaat shalat, ketetapan puasa baik wajib atau sunnah, ukuran zakat, juga ketentuan dalam ibadah haji.

 

Ketetapan hukum fikih di atas, terkait dengan persoalan yang sangat juz’iy sekali. Meski demikian, ia tidak bisa berubah menyesuaikan zaman. Untuk ukuran zakat dalam nas, dianggap sebagai hukum asal sehingga jika ada persoalan baru, atau persoalan yang tidak ada dalam hukum asal, maka akan dilakukan kiyas. Namun hukum asal yang juz’iy tadi, sifatnya tetap dan tidak dapat berubah.

 

Sementara itu terkait dengan urusan ibadha, sifatnya taabbudi. Artinya bahwa umat Islam hanya dapat melakukan sesuai dengan nas dan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah saja. umat Islam tidak boleh berkreasi dengan alasan perkembangan zaman yang berbeda. Kaitannya dengan ini, ulama ushul meletakkan kaedah:

 

الاصل فى العبادة التعبد والاتباع

Prinsip dalam beribadah adalah taabud dan ittiba.

 

 

Jika ada orang berkreasi dalam urusan fikih praktis yang sudah jelas ketetapan hukum syar’iynya dengan dalil qat’iy dilalah, maka ia dianggap telah melanggar hokum syariat. Berkreasi dalam ibadah mahdah dianggap telah melakukan perbuatan yang dilarang agama. Ia berbuat bid’ah dan bidah adalah sesat dan tertolak.

 

Selamanya shalat subuh dua rekaat, zhuhur empat rekaat, ashar empat rekaat, maghrib tiga rekaat dan isya empat rekaat. Puasa wajib tetap di bulan ramadhan. Haji tetap ke baitullah. Pelaku kriminal yang membunuh secara sengaja, hukumnya harus diqishash. Pencuri yang mengambil harta orang lain dan sudah memenuhi syarat tertentu, maka tangannya harus dipotong. Pelaku perbuatan zina bagi yang sudah menikah harus dirajam, bila belum menikah ia didera.

 

Jadi salah besar jika dikatakan bahwa “Syariat Islam sudah tetap pada dimensi universalitasnya (kulliyyah), sementara fikih yang berada pada dimensi juz’iyyahnya akan terus berubah sesuai dengan dinamika zaman (al-hukmu yadûru ‘ala ‘illatihi).” Realitanya, banyak hukum syariat yang sifatnya juz’iy, namun tidak boleh berubah sesuai dengan perkembangan zaman.

 

Bagaimana dengan hadis berikut:

عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ وَإِذَا حَكَمَ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ

 

Dari amru bin Ash bahwa ia mendengar rasulullah saw bersabda, Jika seorang hakim mengadili dan berijtihad, kemudian ijtihadnya benar, maka ia mendapat dua pahala, dan jika seorang hakim berijtihad, lantas ijtihadnya salah (meleset), baginya dua pahala. (HR. Bukhari)

Imam Nawawi dalam kitab Syarah Muslim menyatakan sebagai berikut, “Para ulama’ berkata : ” Telah menjadi ijma’ bahwa hadits ini adalah untuk hakim yang alim dan ahli hukum, jika keputusannya benar maka dia mendapat 2 (dua) pahala yaitu pahala ijtihadnya dan pahala benarnya, jika salah maka dapat satu pahala yaitu pahala ijtihadnya saja”

Al Hafidz Ibnu Hajar ra dalam kitab fathul bari, menjelaskan hadits ini sebagai berikut: “Beliau mengisyaratkan bahwa tidaklah mesti disaat ditolak hukumnya atau fatwanya lantaran berijtihad lalu keliru,  maka dia mendapat dosa dengan kesalahan tersebut. Akan tetapi apabila dia telah mengerahkan kemampuannya, maka ia mendapat pahala, jika hukumnya benar, maka digandakan pahalanya. Namun apabila dia menetapkan hukum atau berfatwa dengan tanpa ilmu maka dia mendapat dosa.”

Pendapat di atas, diamini oleh Yususf Qaradhawi. Menurut beliau bahwa dua pahala tadi, diperuntukkan bagi orang yang melakukan ijtihad dan ia adalah seorang yang sudah punya keilmuan memadai. Ia adalah mujtahid dan bukan orang awam.

 

Hadis tadi tidak berlaku bagi orang awam atau orang yang belum memguasai metodologi ijtihad. Jika orang awam melakukan ijtihad, maka baik benar atau salah, menurut Qaradhawim ia tetap berdosa. Mengapa demikian? Karena jika benar, itu sekadar kebetulan. Jika salah, akibat dari kebodohannya.

 

Mengapa ijtihad harus dilakukan oleh ulama? Karena banyak piranti ijtihad yang harus dikuasai. Dalam ilmu semantik saja, seorang mujtahid harus menguasai makna am, khas, mutlak, muqayyad, haqiqah, majaz, huruful ma’ani, mantuq, mafhum, mujmal, mufassal, mufassar, mubayyan, dan lain sebagainya. Bahasan itu dalam ushul fikih sangat panjang. Imam  Ghazali menulis buku ijtihad semantik satu jilid besar, yaitu dalam kitab al-Mankhul. Imam Razi dalam kitab mahsul jilid satu, khusus terkait ilmu semantik ini. Sementara untuk ilmu maqashdi, imam Syathibi menulis buku hingga empat jilid besar. Belum lagi terkait dengan nasih mansuh yang erat dengan ulumul quran, atau melihat kesahihan hadis yang terkait erat dengan ulumul hadis.

 

Menjadi seorang mujtahid bukan pekerjaan sepele dan ringan. Banyak cabang ilmu pengetahuan yang harus dia kuasai. Tanpa penguasan atas berbagai piranti ijtihad tadi, ijtihad dia tidak akan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Jika gagal dalam pertanggungjawaban ilmiah, karena tidak ada persesuaian antara metodologi yang digunakan dengan nilai yang dihasilkan, maka ijtihadnya gugur dan tidak dapat digunakan.

 

Para ulama ushul bersepakat bahwa kewajian ijtihad hanya boleh dilakukan oleh para ulama. Sementara untuk orang awam, mereka hanya bolek taklid. Dalam kitab Alluma, imam Syairazi berkata bahwa dalilnya orang awam adalah kyainya. Tentu saja kyai yang ulama dan menguasai keilmuan Islam sesuai dengan spesialisasinya.

 

Contoh simpelnya, yang berhak untuk mengobati penyakit mata adalah dokter mata, dan bukan insinyur bangunan. Yang berhak membangun gedung, adalah para para insinyur bangunan dan bukan penjual baso. Jika ini dibolak-balik, maka yang terjadi adalah kerancuan dan kehancuran. Niat baik untuk berijtihad saja tidak cukup. Ijtihad harus dibarengi oleh kualitas keilmuan memadai.

 

Terkait taklid bagi orang awam, perhatikan pandangan para ulama mujtahidin berikut ini:

  1. Iz Ibnu Abdussala dalam kita Qawaaidul Ahkam berkata, “Tugasnya orang awam ya taqlid, karena ia tidak mampu untuk mengetahui hukum syariat dengan cara berijtihad”.
  2. Ibnu Taimiyah dalam kitab al-Muswaddah berkata, “Secara umum, berijtihad hukumnya boleh, sebagaimana bertaqlid juga hukumnya boleh. Bagi yang sanggup berijtihad, boleh dia berijtihad, sementara bagi yang tidak bisa berijtihad, boleh baginya untuk taqlid saja. ”.
  3. Imam Syathibi dalam kitab al-I’tisham berkata, “Jika seseorang muqallid sama sekali tidak mempunyai ilmu, maka ia harus punya pegangan orang alim yang bisa dijadikan contoh teladan”. Imam Syathibi, dalam kitab Muwafawatnya juga berkata, “Fatawanya seorang mujtahid itu, statusnya sama seperti dalil hukum bagi seorang mujtahid”. Maksudnya, dalilnya orang awam, ya perkataan seorang ulama.

 

Dari sini tidak heran jika para ulama meletakkan syarat-syarat bagi seorang mujtahid, di antaranya adalah harus menguasai al-Quran, menguasai assunnah, mendalami bahasa Arab dengan berbagai cabangnya, menguasai ilmu ushul fikih, menguasai ilmu maqashid syariah, mengetahui letak-letak teks yang sudah menjadi ijmak ulama, mengetahuk persoalan yang masih khilafiyah, dan lain sebagainya. Syarat-syarat tadi penting agar ijtihad tidak serampangan dan sesuai dengan garis yang telah diletakkan para ulama.

 

Metodologi ijtihad diletakkan para ulama bukan tanpa landasan. Mereka melakukan studi empiris terhadap nas al-Quran dan sunnah nabi. Mereka juga meneliti bahasa Arab dengan berbagai maknanya. Mereka melakukan uji materi dari metodologi yang telah mereka letakkan sehingga metodologi benar-benar akurat.

 

 

Bahkan di kalangan ulama ushul kalam, banyak terjadi perdebatan terkait akurasi metodologi ini. Perdebatan tadi, untuk mencari sisi-sisi lemah dari sebuah metodologi untuk kemudian dicari jalan lain yang lebih akurat dan tepat. Perdebatan menyangkut akurasi metodologi ijtihad terlihat jelas dari buku al’mu’tamad karya Husain al-Basri yang berpaham muktazilah, al-Burhan karya imam Haramain yang bermadzhab Asyari dan al-Mustasfa karya imam Ghazali yang bermadzhab Asyari.

 

 

Jadi, persoalannya tidak sesederhana yang dibayangkan oleh Muhammad Azhar. Persoalan ijtihad menyangkut banyak hal yang saling berkait. Perubahan ruang waktu saja, bukan menjadi alasan untuk merubah hukum fikih yang sifatnya juz’iy. Ungkapan yang tertuang di dalam majelis tarih tadi, juga tidak dimaksudkan tentang perintah berijtihad kepada siapapun meski tidak mempunyai kapabilitas keilmuan. Setiap cabang ilmu ada spesialisasinya dan hanya mereka yang paham dengan baik atas spesialisasi tertentu, yang berhak untuk melakukan penelitian dan mengungkapkan data atas apa yang ia teliti. Berijtihad tanpa ilmu, justru akan menimbulkan keterpurukan bagi umat Islam, bukan sebaliknya. Perubahan zaman, tidak menjadi alasan untuk selalu merubah hokum fikih tanpa ada standar yang jelas. Wallahu a’lam

======================
Bagi yang ingin wakaf tunai untuk pembangunan Pondok Modern Almuflihun, silahkan salurkan dananya ke: Bank BNI Cabang Magelang dengan no rekening: 0425335810 atas nama: Yayasan Al Muflihun Temanggung. SMS konfirmasi transfer: +201120004899

Comments

comments

 border=
 border=

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

*

Open