Tuesday, September 17, 2019
Artikel Terbaru
 border=
 border=

Benarkah Maqashid Tradisional Tidak Mempunyai Dimensi Sosial dan Publik?

.fsajhj

 

Tanggapan ke-15

Dalam fikih kebinekaan hal. 64. Amin Abdullah berkata: Jika maqashid tradisional bersifat individual, maka fitur hierarki saling-terkait memberikan dimensi sosial dan publik pada teori maqashid kontemporer. Implikasinya, maqashid menjangkau masyarakat, bangsa bahkan umat manusia. Selanjutnya maqashid publik itulah yang harus diprioritaskan ketika menghadapi dilema dengan maqashid yang bercorak individual dan partikular.

 

Benarkah demikian?

Jika kita membuka turas Islam kita akan menemukan bahwa penggunaan ilmu maqashid dalam turas Islam tidak hanya untuk persoalan yang sifatnya individual saja, namun juga menjangkau urusan publik. Maqashid syariah dijadikan sebagai sarana pemerintah untuk membuat berbagai kebijakan publik yang membetikan maslahat bagi masyarakat sesuai dengan kaedah siyasah syariyyah.

 

Dakam kitab al-Muhalla ibnu Hazam menyatakan bahwa jika terjadi krisis ekonomi dan banyak orang yang tidak bisa makan, sementara keuangan di baitul mal tidak mencukupi, maka pemerintah harus mengambil harta tambahan (pajak) dari orang kaya di luar zakat untuk dibagikan kepada orang miskin. Imam Juwaini menukil pendapat dari Abu Dzar al-Ghafarri mengatakan, “Harta berlebih yang dimiliki orang kaya harus diberikan kepada orang miskin. Jika tidak, maka ia dianggap sebagai penimbun harta.

 

Contohnya kebijakan publik terkait dengan kepentingan sosial.

Dalam Islam, uang yang wajib dibayarkan oleh seseorang muslim adalah zakat. Di luar itu, tidak ada kewajiban, kecuali nadzar dan sejenisnya. Para ulama seperti Ibnu Hazm , Ibnu Taimiyah, Iz Ibnu Abdusaalam, Imam Haramain, Imam Ghazali dan lainnya menyatakan bahwa jika baitul mal kosong, sementara terdapat kebutuhan mendesak untuk stabilitas negara atau untuk memberi makan orang miskin karena terjadi krisis, maka pemerintah harus mengambil pajak tambahan dari orang kaya. Bahkan mereka menyatakan bahwa jika orang kaya itu menolak dan tidak mau membayar pajak, maka pemerintah boleh mengambilnya dengan paksa.

 

Contoh kebijakan publik terkait dengan bela negara.

Dalam kondisi perang, pemerintah membutuhkan banyak anggaran. Bisa saja terjadi suatu kali anggaran pemerintah kurang, atau baitul mal mengalami deficit. Dalam kondisi seperti ini, pemerintah harus mengambil tindakan dengan mengambil pajak dari orang kaya. Pajak ini, di luar zakat yang sudah mereka bayarkan.

 

Imam Haramain dalam kitab Ghiyatsul Umam fi Tsiyatsi azh-Zhulmi menyatakan, “Jika darah sudah mengalir di suatu negara, maka harta menjadi barang yang tidak ada nilainya”.  Beliau juga menambahkan, “Hartanya rakyat harus dikorbankan jika musuh sudah menyerang suatu negara dengan membunuh rakyat atau melanggar kehormatan masyarakat”. Imam ghazali dalam kitab al-Mustasfa berkata, :Jika ada dua keburukan atau dua mudarat maka syariat harus menutup mudarat dan keburukan yang lebuh besar. Harta yang dikeluarkan setiap insan muslim, itu lebih kecil jika dibandingkan dengan bahaya yang bisa menimpa jiwa dan harta mereka”.

 

Jika kita tilik lagi dalam berbagai teori maqashid syariah, selain jihad dan pemberian harta kepada orang miskin dikala krisis, masih banyak lagi teori maqashid klasik yang terkait dengan urusan publik. Perampokan dan pencurian merupakan pelanggaran terhadap harta benda (hifzul mal). Perampokan ini menyangkut urusan orang banyak dan ia bagian dari persoalan publik.

 

Pembuat keonaran, pembunuhan, dan sejenisnya adalah pelanggaran terhadap jiwa seseorang. Ia masuk dalam ranah hifzhunnafs. Ini juga masuk dalam ranah public. Dekadensi moral dengan menjamurnya perzinaan, pergaulan bebas, dan sejenisnya merupakan pelanggaran terhadap perlindungan kehormatan. Ini juga masuk dalam persoalan public. Menggunakan narkoba, mabuk-mabukan yang pada akhirnya menimbulkan banyak korban di masyarakat, juga bagian dari persoalan public.

 

Karena semua urusan di atas terkait dengan urusan public, maka yang memberikan hukuman tatkala terjadi pelanggaran adalah pemerintah sendiri. Jihad baru bisa dilakukan denan keputusan pemerintah. Hokum rajam, potong tangan, hukuman mati, dera dan sejenisnya, semua adalah hukuman yang hanya bisa dilakukanoleh pemerintah. Jika ada individu yang main hakim sendiri karena menganggap bahwa pelanggaran di atas adalah urusan individu, maka ia salah dan bisa terkena jerat hukum

 

Dengan demikian apa yang disampaikan oleh Amin Abdullah ternyata tidak sesuai dengan teori ilmu maqashid. Ungkapan yang menyatakan ilmu maqashid klasik tidak ada dimensi sosial dan publik, hanya sekadar asumsi belaka. Apalagi Amin Abdullah sama sekali tidak memberikan contoh kasus sehingga bisa ditelaah bersama.

 

Dari sini, serta pernyataan ulama di atas, sekaligus mematahkan tudingan Amin Abdullah yang menyatakan bahwa maqashid tradisional sifatnya sangat personal. Maqashid ternyata oleh ulama klasik dijadikan fatwa dan garis haluan negara untuk menentukan kebijakan publik. Para ulama secara jelas memberikan gambaran mana yang harus didahulukan pemerintah jika menghadapi persoalan publik yang cukup pelik. Wallahu ‘lam

Comments

comments

 border=
 border=

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

2 × four =

*