Monday, February 17, 2020
Artikel Terbaru
 border=
 border=

Apakah Ijtihad Umar Menyalahi Nas

download

 

Dalam diskusi di Wa, ada satu pertanyaan terkait ijtihad Kholifah Umar bin Khotthob ra., kenapa ghonimah yang berupa tanah tidak dibagikan kepada para tentara, padahal tanah tersebut diperoleh dengan peperangan untuk pembukaan daerah? Bukankah harta tersebut bukan Fa’i yang memang pembagiannya murni otoritas Rasulullah dan Kholifah atau Ulil Amri? Bukankah masalah ghanimah ini aturannya sudah jelaa dalam al Quran dan harus dibagi kepada para tentara yang ikut andil dalam peperangan?

Apakah ijtihad Umar ra tsb murni berlandaskan unsur maslahat? Apakah diperbolehkan mengeluarkan fatwa yang berbeda dengan nash Al-Quran dan Hadits hanya lantaran unsur maslahat belaka? Seberapa jauh batasan maslahat yang diperbolehkan untuk “membelokkan” pelaksanaan teks tsb?

Ijtihad terkait ghonimah ini beda dengan ijtihad yang tidak membagikan zakat kepada muallaf dengan alasan illat merujuk pada ta’rif muallaf dan juga beda dgn ijtihad hukum dera 80x kepada pemabuk dengan alasan qiyas pada hilang akal, yang secara tidak sadar bisa punya kemungkinan memberi tuduhan palsu, termasuk tuduhan zina palsu). Beda juga dengan ijtihad penulisan Al-Quran dalam 1 mushaf karena ada unsur maslahat, ada sejarah di zaman Nabi Muhammad saw pun sudah ada tradisi penulisan.

Ijtihad ghonimah ini tidak mirip dengan kasus di atas, tidak ada contoh praktek yang link dengan yang sudah dilakukan di zaman Nabi Muhammad saw.

Jawabnya sebagai berikut:

Umar melihat dua maslahat sekaligus yaitu 1. Maslahat bagi negara. 2. Maslahat bagi penduduk

Masalahat untuk umat negara, dengan membiarkan tanah menjadi milik penduduk namum umar mewajibkan pajak tanah (kharraj) yang sifatnya tahunan. Uang pajak ini masuk ke kas negara yang secara otomatis secara ekonomi menguntungkan negara. Ini artinya juga menguntungkan umat Islam secara keseluruhan.
2. Menguntungkan pendududuk, karena ia tetap punya tanah sebagai tumpuan hidup mereka. Jika tanah dibagi ke tentara, lantas bagaimana dengan penghidupan penuduk? Bukankah pada ahirnya merek ini juga akan menjadi bagian dari warga negara Islam?

Apa boleh “membelokkan” aturan yang jelas pd teks Al-Quran Hadits hanya berdasarkan unsur maslahat semata? Apa landasan, syarat ketentuannya? Area mana saja yg boleh diberlakukan hal tsb (sholat, zakat, puasa, jihad qital, dsb)? Seberapa lentur batasan pembolehan tsb?

Batasannya tetap mengacu pada maqashid syariah dengan urutan di 5 prinsip dasar yg disebut dengan dharuriyatul khamsah. Alasan Umar membiarkan tanah pada pemiliknya agar mereka punya sumber penghidupan. Ini artinya Umar tidak mau membiarkan mereka mati kelaparan. Dalam ilmu maqashud memberikan jaminan penghidupan ini hukumnya wajib dan disebut dengan istilah hifzhunnafsi min haitsu wujudihi (menjaga jiwa agar tetap eksis)

Umar menggunakan dalil maslahat dengan melihat pada “upaya menutup pintu bencana kebinasaan”. Jadi Umar menggunakan kaedah Sadd Adzariah dengan melihat dari sisi eksistensi penghidupan penduduk.

Andai harta itu diberikan kepada militer, kira-kira apa yang akan terjadi? Akan muncul banyak masalah sosial. Dari kefakiran ini akan betkembang pada masalah-masalah lain seperti prilaku kriminal dan llain sebagainya.
Mafsadah yang akan ditimbulkan jauh lebih besar dan ini harus dihindari. Dalam kaedah ushul dikatakan:
تقدم المصلحة الكبيرة على المصلحة الصغيرة
Didahulukan maslahat besar dari maslahat kecil

تقدم المصلحة الدائمة على المصلحة العريضة او المؤقتة
Didahulukan kepentingan yang lrbih abadi daripada kepentingan yang bersifat temporal

تقدم المصلحة المتيقنة على المصلحة المظنونة
Didahulukan maslahat yang sudah pasti dari maslahat yang masih meragukan.

[ درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة
Menutup mafsadah didahulukan daripada untuk mendapatkan maslahat

Dr. Yusuf al-Qaradhawi memberikan jawaban yang sangat rinci, ringkasnya sebagai berkut:

  1. Bahwa tidak semua harta hasil taklukan tentara muslim itu bisa disebut dengan ghanimah. Ghanimah adalah harta yang bisa dibawa, seperti kuda-kuda, emas perak, pedang dan lain sebagainya. Sementara tanah rampasan tidak termasuk.
  2. Tidak semua perintah Nabi Muhammad saw menunjukkan makna wajib. Ia baru menjadi sebuah kewajiban manakala ada indicator kewajiban.
  3. Umumnya, prilaku Nabi Muhammad saw adalah sikap beliau sebagai kepala negara yang melihat sesuatu berdasarkan pada maslahat bangsa dan negara.
  4. Di Khaibar, Rasul membagi tanah kepada para tentara. Pembagian ini lebih kepada kebutuhan masyarakat Madinah kala itu, ini pun tidak semu tanah Khaibar dibagi.
  5. Waktu terjadi Fathul Makkah, Rasulullah saw sama sekali tidak membagi tanah Mekah kepada tentara. Ini artinya bahwa nabi Muhammad tidak selalu membagi tanah hasil pembukaan kepada tentara Islam.
  6. Melakukan sesuatu, atau meninggalkan sesuatu merupakan bagian dari sunnah rasulullah saw. Keduanya bisa dilaksanakan sesuai dengan maslahat. Artinya, pembagian tanah atau tidak, akan ditinjau dari sisi maslahat umat Islam.

 

Lagi pula yang mengusulkan tidak adanya pembagian tanah tadi bukan hanya Umar, namun juga Ali dan sahabat lainnya. Di sini para Sahabat sesungguh tidak mendahulukan maslahat dari nas, namun menerapkan nas seauai dengan konteks dan kebutuhan umat. Wallahu alam

 

 

Comments

comments

 border=
 border=

One comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

18 + five =

*