Tuesday, September 17, 2019
Artikel Terbaru
 border=
 border=

Antara Fatawa dan Hukum Positif

يسبشل

 

Suatu kali di diskusi whatsapp, ada yang melontarkan pertanyaan berikut, “Kapan ya MUI dapat mengeluarkan fatwa hukum rajam bagi pezina? Salah satu kelemahan posisi MUI bukan termasuk lembaga tinggi negara yang memiliki otoritas untuk menerapkan hukum sehingga setiap hasil fatwa yang dikeluarkan tidak mengikat. Bagi yg mau terapkan silahkan, bagi yang tidak juga silahkan. Contoh kasus fatwa Haramnya Riba & Haramnya Sekularisme maupun liberalisme.

 

Diskusi lalu mengalir hingga pada akhirnya banyak membahas tentang priorotas dalam penerapan hukum Islam. Meski sekadar diskusi mengalir, nampaknya ada baiknya jika saya share ke public. Meski sangat mentah, semoga bermanfaat.

Lalu pertanyaannya, apakah fungsi ulama hanya sebatas melakukan ijtihad maupun fatwa?
Juga timbul pertanyaan lain, mengapa fatwa LPOM MUI lebih digalakkan dibandingkan dengan fatwa lainnya? Apakah karena ada faktor bisnisnya? Apakah haramnya makanan & minuman satu-satunya perkara yang diharamkan dalam Islam?
Apakah hal ini karena efek paham sekularisme yabg telah mengakar kuat di masyarakat sehingga persoalan agama hanya dikembalikan kepada masing-masing individu semata, dan bukan bagian dari urusan negara?
Saya kira di sinilah pentingnya kita berfikir komprehensif terkait Islam politis idiologis untuk memecahkan masalah ummat yang kompleks.

 

Harusnya memang lembaga-lembaga eksekutif dan yudikatif di isi oleh orang-orang yang bermental ulama, sehingga tidak hanya mengerti persoalan agama secara benar, tapi juga memiliki perangkat yang jelas untuk menegakkan kebenaran agama Islam.

 

Berikut tanggapan dari saya: Fatwa ulama, baik yang dikeluarkan oleh individu atau lembaga sifatnya tidak mengikat. Itu berlaku di berbagai belahan dunia IUslam, termasuk yang ada di Saudi Arabia. Fatwa baru mengikat kalau sudah jadi undang undang. Maka tidak heran jika terkadang antara satu ulama dengan ulama lainnya mengeluarkan fatwa yang berbeda meski persoalannya sama.

 

Fatwa baru bersifat mengikat manakala ia sudah berubah menjadi sebuah undang-undang. Oleh karena itu, jika fatwa akan mengikat, maka fatwa harus dirorong untuk diundangkan. Di sini peran yang lebih berperan adalah lembaga yudikatif. Tugas lembaga fatwa sudah selesai.
mengenai kasus fatwa tidak mengikat ini bisa kita lihat di perundangan Mesir. Bagi pembunuih, di mesir bisa dihukum qishash. Ketika pengadilan telah memutuskan hukuman mati bagi embunuh, maka pihak pengadilan diharuskan untuk menyerahkan seluruh berkas pengadilan ke lembaga fatwa mesir. Mufti akan mengkaji ulang terkait hukuman mati tersebut, apakah sudah sesuai dengan syatiat atau belum. Setelah itu, mufti akan mengeluarkan fatwa.

Fatwa dari mufti ini tidak mengikat. Fatwa akan menjadi pertimbangan berharga bagi pengadilan. Artinya, jika pihak pengadilan tidak wajib memutuskan perkara sesuai yang difatwakan oleh mufti. Bisa saja pengadilan memutuskan perkara sesuai dengan keputusan awal. Namun dalam realitanya, pengadilan “tidak berani” untuk melangkahi fatwa mufti tersebut. Jika fatwa bertentangan dengan ketetapan pengadilan, biasanya pengadilan akan mempelajari lagi keputusan yang telah dihasilkan. Kesipulannya bahwa untuk membentuk sebuah undang-undang yang sesuai dengan syariat Islam, yang harus didorong adalah lembaga yudikatif (DPR).

 

 

Apakah dengan legalitas islam sebagai sumber hukum, menjadi jaminan bahwa suatu Negara pasti akan dapat menerapkan hukum Islam secara baik? Dalam realitanya tidak mesti. Secara aspek legalitas, Mesir menjadikan Islam sebagai sumber hukum Negara. Artinya, undang-undang yang dihasilkan oleh lembaga yudikatif tidak diperkenankan jika bertentangan dengan syariat Islam. Namun dalam realitanya, hukum Islam belum bisa diterapkan secara maksimal.

 

 

Persoalan krusial yang umum dihadapi dunia Islam adalah masalah ketersediaan Sumber Daya Manusia. Aceh secara hukum telah diberi kebebasan untuk dapat menerapkan hukum Islam. Namun apakah di sana hukum Islam sudah diterapkan secara kaffah? Kenyataannya tidak. Qanun Aceh seperti berhenti di tempat dan belum mampu mengakomodir hukum Islam secara menyeluruh.

 

 

Di sini yang terpenting adalah penyiapan SDM. Perlu penyadaran mengenai pentingnya ilmu politik Islam dan hukum Islam. Idealnya bakan ada studi khusus di universitas yang spesialis di bidang politik Islam. Kenyataannya, sampai saat ini belum ada jurusan politik islam. Pertanyaannya, saat ini dari para tokoh parpol Islam, berapa persenkah yang paham dengan pemikiran politik Islam dan hukum Islam?

 

 

 

Comments

comments

 border=
 border=

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

three + seven =

*