Friday, July 28, 2017
Artikel Terbaru
 border=

Antara Darul Ahdi Dan Waliyul Amri

ilustrasi-_110719111515-312

Sebelumnya sudah saya sampaikan mengenai pengertian Darul Ahdi, yaitu negara asing (non muslim) yang mempunyai hubungan diplomatik dengan negara Islam. Penduduk negara asing tadi, jika masuk ke negara Islam (Darul Islam), maka ia disebut dengan al-mu’ahid. Mereka mempunyai aturan sendiri yang berbeda dengan warga negara muslim sebagai penduduk asli.

Jadi, Darul Ahdi adalah sebuah terminologi ulama Islam klasik untuk memberikan peta politik terkait hubungan Internasional. Dengan kejelasan status sebuah negara itu, akan ada implikasi baik dalam ranah politik, ekonomi, social dan budaya. Ia juga mempunyai implikasi bagi penduduk negara asing yang melakukan lawatan ke Darul Islam. Penentu suatu negara masuk Darul Islam atau Darul Ahdi adalah pemerintah dan bukan hak warga negara, termasuk juga bukan hak ulama.

Ada lagi istilah lain, yaitu ulil amri atau waliyul amri, yaitu pimpinan dari negara Islam (Darul Islam). Semua warga negara Islam, baik yang muslim atau ahlu dzimmah, mempunyai hak dan kewajiban terhadap waliyul Amri. Dertail hak dan kewajiban antara muslim dah ahlu dzimmah, ada dalam kitab-kitab politik islam klasik. Posisinya, waliyul Amri sebagai pemimpin, dan warga negara serta ormas yang ada di bawahnya adalah rakyat atau ormas yang bernaung di bawah ulil amri (pemerintah).

Baru-baru ini, Muhammadiyah mengeluarkan pandangan terhadap negara Indonesia. Dalam pandangan Muhammadiyah, negara Republik Indonesia adalah Darul Ahdi. Apakah Darul Ahdi versi Muhammadiyah ini sama dengan Darul Ahdi versi para pakar hukum tata negara Islam klasik? Ternyata tidak.

Darul Ahdi versi Muhammadiyah adalah Muhammadiyah memandang bahwa Negara Pancasila merupakan hasil consensus (kesepakatan) nasional dan tempat pembuktian atau kesaksian untuk menjadi negeri yang aman dan damai menuju kehidupan yang maju, adil, makmur, bermartabat, dan berdaulat dalam naungan ridha Allah SWT.

Hasil kesepakatan atau consensus itulah yang diistilahkan dengan Darul ‘Ahdi, Negara Kesepakatan Nasional. Sedangkan Negara Kesaksian diistilahkan dengan Darusy Syahadah. Sehingga Indonesia sebagai Negara Pancasila, dimaknai oleh Muhammadiyah sebagai Negara hasil kesepakatan nasional dan Negara kesaksian, Darul ‘Ahdi Wa Syahadah.

Jadi, tatkala kita membaca istilah Darul Ahdi versi Muhammadiyah, harus melupakan istilah Darul ahdi sebagai terminology politik hubungan internasional seperti yang dirumuskan pakar hukum tata Negara Islam klasik. Meski istilah yang dipakai sama, yaitu darul ahdi, namun terdapat perbedaan mendasar.

Apakah perubahan makna ini boleh? Tentu saja sah-sah saja. Tidak ada yang melarang menggunakan satu lafal untuk sekian makna, atau merubah makna lafal dengan membuat makna baru. Hanya saja, sikap seperti ini bisa menimbulkan kebingungan dan kegamangan bagi mereka yang terbiasa dengan istilah yang umum dipakai.

Ilustrasi sederhananya begini. Jamak diketahui bersama, bahwa kursi adalah tempat duduk. Ketika kita pergi ke took perabotan rumah, lalu kita ingin beli tempat duduk, maka kita cukup bilang ingin beli kursi. Tiba-tiba saja ada orang yang merubah makna kursi menjadi alat untuk minum. Ia pergi ke took perabotan rumah dan ingin beli tempat minum, tapi kata yang ia pakai bukan gelas namun kursi. “Saya ingin beli kursi”, tapi maksudnya “saya ingin beli gelas”. Ketika disodori kursi, ia tidak mau menerima karena bukan itu yang ia maksudkan. Di sini akan terjadi kebingungan baik bagi pembeli atau bagi orang yang ada disekitarnya.

Bukankah perubahan makna atas lafal tertentu umum terjadi, baik dari sisi perluasan makna atau penyempitan makna? Memang benar, seperti lafal shalat yang awal maknanya adalah doa. Lalu oleh syariah dirubah menjadi sebuah ibadah yang dimulai dengan cara tertentu dan diakhiri dengan cara tertentu disertai dengan niat tertentu. Di sini ada perubahan makna.

Hanya saja, umumnya penyempitan atau perlkuasan makna, terjadi tanpa memotong akar makna dasar. Contohnya shalat tadi, meski ada perubahan makna, namun esensi doa tetap terkandung di dalam shalat. Jadi tidak ada keterputusan antara akar kata dengan perubahan makna.

Apalagi terkait darul ahdi ini bukan saja terkait dengan lafal, namun sudah menjadi sebuah terminology. Terminology itu muncul di ruang waktu tertentu, dengan pengaruh sosio-kultural tertentu. Perubahan makna atas suatu terminology, biasanya tidak mencerabut akar dari sejarah tadi.

Bagaimana dengan Muhammadiyah? Dalam hal ini, Muhammadiyah menggunakan lafal yang sama, yaitu Darul ahdi, namun dengan merombak makna secara total. Jadi, tidak ada sangkut pautnya antara Darul Ahdi yang diperkenalkan oleh Muhammadiyah dengan Darul Ahdi yang ada dalam kitab kuning. Jika pikiran kita masih membaca Darul Ahdi vesi Muhamadiyah dengan kacamata kitab kuning, maka bisa dipastikan kita akan salah paham.

Sebelumnya penulis sampaikan bahwa yang berhak menentukan suatu Negara sebagai Darul Ahdi adalah pemerintah. Karena Muhammadiyah juga mempunyai sikap dengan pemerintah dan menganggap pemerintah sebagai Darul Ahdi, dengan kacamata kitab kuning maka Muhammadiyah seakan adalah sebuah Negara independen yang berhadapan dengan Negara Republik Indenesia.

Muhammadiyah sendiri adalah ormas di bawah pemerintah. Karena ia ormas dan masih dalam naungan pemerintah, maka yang paling pas adalah memposisikan pemerintah sebagai waliyul amri. Tinggal kemudian dirumuskan sikap ormas tersebut terhadap waliyul amri.

Sesungguhnya akan lebih aman jika Muhammadiyah membuat istilah baru saja, semisal Darul Ittifaq. Jadi terminology baru dengan makna baru, bukan terminology lama dengan makna baru. Dengan demikian, kerancuan yang mungkin ditimbulkan dapat dihindari.

Persoalan lain, dengan Darul Ahdi versi Muhammadiyah ini, karena makna yang berbeda dengan versi kitab kuning, ketika diangkat ke dunia internasional, Muhammadiyah harus punya konsep matang. Muhammadiyah harus menerangkan makna Darul Ahdi dari versi Muhammadiyah untuk konteks masyarakat Indonesia. Karena jika tidak, Muhammadiyah bisa dicemooh oleh pakar hukum tatanegara Islam kelas dunia. Muhammadiyah dianggap tidak paham dengan berbagai terminology politik dalam turas Islam dan tidak paham sejarah Islam. Karena pernyataan sikap terkait Darul Ahdi sesungguhnya adalah domain Negara. Wallahu a’lam

=======================
Bagi yang ingin wakaf tunai untuk pembangunan Pondok Modern Almuflihun, silahkan salurkan dananya ke: Bank BNI Cabang Magelang dengan no rekening: 0425335810 atas nama: Yayasan Al Muflihun Temanggung. SMS konfirmasi transfer: +201120004899

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*


*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>