Saturday, January 23, 2021
Artikel Terbaru
 border=
 border=

Ahmad Hadidul Fahmi, Lc: Materi Sebagai Standar Maslahat Kaum Liberal

399219_4844309583223_914120111_n

Beberapa waktu lalu, telah dilaksanakan diskusi bersama tentang ilmu maqashid perspektif kaum liberal di Markaz ushuli Yogyakarta. Sebagai presentator, saudara Ahmad Hadidul Fahmi, Lc. Berikut resum dari diskusi tersebut:

 

 

Liberalisasi pemikiran Islam menjadi wacana segar di sebagian intelektual muslim kontemporer. Liberalisme merasuk ke hampir seluruh bangunan pemikiran Islam mencakup ilmu kalam, tafsir dan juga fikih. Khusus untuk ilmu fikih, mereka ingin lepas dari sekat-sekat fikih klasik dengan membentuk fikih gaya baru. Untuk menguatkan pendapatnya, mereka sering menjadikan pendapat para ulama sebagai justifikasi hukum. Pintu ijtihad yang terbuka lebar, menjadi sarana empuk bagi mereka untuk menyebarkan virus liberalisme dengan merombak berbagai bangunan fikih yang sudah mapan dengan fikih baru perspektif mereka. Jargon yang sering mereka dengungkan adalah bahwa tujuan utama syariat Islam demi memberikan manfaat bagi umat manusia dan menghilangkan mafsadah yang dapat menimpa mereka.
para liberalis tersebut sering menghilangkan nas nash partikular (an-nushûsh al-juz’iyyah) baik dari al-Qur’an maupun al-Hadis. Alasannya bahwa nas tersebut telah kehilangan relevansi dan kehilangan spirit Maqashid (ruh al-maqâshid). Bahkan mereka secara tegas menyatakan bahwa terlalu fokus dengan nash-nash partikular hanya akan membawa kita kepada sikap “pemberhalaan terhadap teks”.

 

Dalam buku yang disusun oleh tiga tokoh liberal, yaitu Luthfi Assyaukani, Ulil Abshar Abdalla dan Abdul Moqsith Ghazali diseubtkan bahwa ayat hudud, qishash dan hukum waris sudah tidak relevan untuk konteks saat ini. Ayat tersebut turun sesuai dengan konteks masa lalu dan untuk bangsa Arab abad ke-7 M. Menurut mereka, Allah mempunyai tujuan dasar dalam setiap ketentuan hukum syariat. Jadi hukum-hukum di atas, untuk konteks saat ini bisa berubah disesuaikan dengan kondisi asal tetap mempunyai persesuaian atas tujuan dasar dari tujuan hukum.

 

 

Pertanyaannya, jika nas yang terkait dengan hukum partikular itu dianggap telah tidak relevan lagi untuk konteks kita saat ini, lantas adakah yang masih relevan dari hukum Islam? Bagi mereka, tentu tidak ada yang kekal. Jadi, muncul sikap dekonstruksi hukum Islam.

 

 

Bagi kaum liberalis, yang harus selalu dijaga adalah substansi dan nilai dari hukum itu sendiri. Karena setiap hukum yang diturunkan oleh Allah pasti mempunyai tujuan. Apabila hukum partikular itu sudah tidak bisa dilaksanakan karena tujuan tersebut tidak terpenuhi, maka nilai dari hukum partikular tersebut yang harus dicari agar bisa menemukan praktik dalam bentuknya yang lain yang lebih relevan dengan kondisi kita saat ini.

 

Menurut Dr. Yusuf al-Qardlawi bahwa mengkaji hukum Islam denan cara seperti ini hanya dilakukan oleh orang sekular, liberal dan yang mengaku modern. Mereka sesungguhnya telah merusak ajaran Islam. sebab mengkaji ilmu syariah tidak dari metodologi yang sesuai.

Maksud dan tujuan Syariat ini oleh mereka disebut dengan maqashid. Pioner ilmu maqashid adalah Abu Ishaq Al-Syathibi dengan karya monumentalnya al-Muwâfaqât fi Ushûl al-Syari’ah. Dengan justifikasi maqashid, mereka hendak membongkar bangunan fikih dan ushul fikih secarakeseluruhan.

 

Sebenarnya Syathibi sendiri—sebagaimana dikutip Abdullah bin Bayyah—dalam Amâlî al-Dilâlât telah mengingatkan dua cara pandang radikal yang cukup berbahaya, pertama radikalisme atas pe,ahaman teks yang sangat literal/tekstual dan kedua, radikalisme terhadap pemahaman teks yang sangat liberal.

 

Sesungguhnya yang paling relevan adalah sikap moderat dalam memahami nash, yaitu tidak mengabaikan makna literal nash, namun dalam memahami nash juga tetap melihat pada tujuan dasar diturunkannya hukum syariat dan tidak berpaham terlalu liberal. Sayangnya, kajian dengan kecenderungan mengabaikan nash justru marak termasuk juga di kalangan intelektual Indonesia.

 

 

benar bahwa dalam memahami nash kita harus melihat pada tujuan dasar diturunkannya hukum syariat. Maqashid syariat menjadi timbangan hukum yang sangat berguna. Tujuan dasar hukum syariat memang hanya ada dua, yaitu demi maslahat manusia dan untuk menghindari mafsadah yang mungkin dapat menimpa hamba. hanya saja, maqashid syariat tersebut mempunyai standar yang jelas.

 

 

Ramdhan al-Bhouti dalam bukunya “Dhawâbith al-Maslahah” mengatakan, “Manfaat yang dikehendaki oleh Tuhan pada hambanya tujuannya adalah untuk menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, harta, berdasarkan urutan tertentu”. Ramadhan al-Bhouti membuat kriteria-kriteria khusus dari maslahat, yaitu bahwa ia harus berada di bawah maqashid syariah (indirâjuhâ fî maqâshid al-syâri’). Maslahat itu tidak boleh bertentangan dengan dalil al-Qur’an, al-Hadis maupun al-Qiyas, serta tidak mengenyampingkan maslahat yang lebih besar atau yang sepadan.

Kriteria yang sudah dituliskan oleh para ulama ushul fikih mengenai maslahat, tidak sejalan dengan perbincangan maslahat dalam sosiologi modern, khususnya sosiologi Emile Durkheim (w. 1917). Baginya, standar maslahat adalah “akal kelompok” atau adat. Jika menurut ‘urf atau adat adalah baik maka ia adalah bagian dari maslahat. Jika tidak, tentu ia bukan maslahat.

 

Menurut Sa’id Ramdhan Al-Buthi, berdasarkan penelitian serius terkait adat, temporalitas adat menghalanginya untuk dijadikan neraca universal. Karena dari satu perkumpulan ke perkumpulan lainnya boleh jadi adat itu berbeda. Dari satu masa ke masa lainnya boleh jadi berbeda. Ini yang dimaksud temporal. Sementara yang lain, terdapat kelompok yang menjadikan “qîmah al-sa’âdah al-syakhsyiyyah” (nilai kebahagiaan pribadi)” sebagai standar. Bagi mereka, yang penting menguntungkan dan membahagiakan diri sendiri—tanpa melihat dampak negatif dan positifnya—maka itu adalah maslahat, seperti pendapat Epikuros (271 SM). Selanjutnya perspektif utilitarianistik (madzhab al-manfa’ah)—yang menurut al-Bouthi secara teoriris mazhab paling dekat untuk diterima dibanding kedua kecenderungan di atas. Tokoh besarnya adalah Jeremy Bentham (w.1832) dan John Stuart Mill (w. 1873). Menurut pengikut madzhab utilitarianisme ini bahwa standar manfaat tak boleh hanya mempertimbangkan dampak maslahat untuk diri sendiri saja, bahkan harus melihat dampaknya terhadap semua manusia.

Lain lagi menurut para ahli hukum positif sekular: maslahat di mata mereka mempunyai beberapa karakter: pertama, ukuran zaman yang menjadi parameter maslahat masih terlalu sempit. Kedua, maslahat ditakar dengan kenikmatan yang materialistik, entah itu kembali kepada individual maupun kelompok. Ketiga, agama tunduk pada maslahat.

 

Perbedaan corak penentuan maslahat ini kemudian sangat berpengaruh terhadap pola inferensi (istinbâth) hukum kaum liberal di Timur Tengah maupun di Indonesia yang “gandrung” terhadap Barat. Sayangnya meski mereka mengaku sebagai pendukung maqashi syariah, namun mereka tidak menjadikan standar yang berlaku dalam ushul fikih dan ilmu maqashid sebagai standar maslahat. Mereka lebih melihat pada maslahat dengan standar materialistik. Jadi, dari sini saja sudah sangat jelas, mengapa maslahat yang mereka wacanakan berbeda dengan maslahat yang ada dalam kitab ushul.

 

Jika ulama ushul melihat maslahat dari kacamata teks, maka mereka melihat maslahat dari kacamata konteks. Ulama ushul masih melihat nas qatiyat yang tidak bisa berubah sementara bagi mereka tidak ada yang bersifat qat’iy. Mereka melihat realitas manusia sebagai standar suatu maslahat. Karena realitas manusia selalu berubah, maka secara otomatis maslahat manusia juga selalu berubah. Jadi hukum fikih, juga selalu berubah menyesuaikan maslahat.

 

 

Itulah sebenarnya perbedaan mendasar kaum liberal dengan justifikasi maqashidnya. Sesungguhnya maqashid syariah di tangan kaum liberal itu, sama sekali berbeda dengan maqashid syariah yang telah dirumuskan oleh para ulama terdahulu, untuk itu, janganlah mudah terperdaya dengan jargon maqashid sebelum benar-benar mendalami apa yang dimaksudkan dengan maqashid perspektif mereka. Wallahu a’lam.

 

Comments

comments

 border=
 border=

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

12 − seven =

*